oleh

Hasil Perhitungan TPS Luar Negeri Beredar, Ini Kata Polri

-News-4.078 views

indonesiakita.co – Tujuh hari menjelang pemilihan umum (pemilu) 2019, beberapa ancaman gangguan kamtibmas di ruang siber masih didominasi dengan beredarnya berita bohong alias hoaks. Kasus terakhir adalah berita tentang hasil penghitungan Pilpres 2019 pada TPS di luar negeri, yang beredar melalui Whatsapp.

Komisioner KPU, Viryan Azis telah menyatakan bahwa memang ada pemilihan umum awal bagi pemilih yang berdomisili di luar negeri. Nmun penghitungan suaranya akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, sehingga informasi yang beredar hasil terkait perhitungan suara dari TPS luar negeri tidak dibenarkan.

Diketahui, dalam sehari kemarin beredari hasil perhitungan suara. Menangga[i hal ini, Polri meminta agar warga tidak mempercayai informasi yang beredar tersebut. “Seperti di kerumunan orang yang menghadiri suatu pertemuan terbuka atau kampanye, yang umumnya adalah black campaign maupun negative campaign yang menyerang individu tertentu, atau mendelegitimasi pemerintah atau KPU sebagai penyelenggara Pemilu,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, kemarin.

Ia menjelaskan, bahwa beberapa isu negatif yang dimunculkan seperti isu KTP palsu yang tercecer, kontainer berisi surat suara tercoblos, sampai yang terakhir adalah isu tentang server KPU yang telah dikondisikan untuk memenangkan salah satu paslon, telah diungkap dan pelakunya telah ditangkap.

Adapun Polri menurutnya telah mengingatkan masyarakat, bahwa meneruskan berita atau pemberitahuan bohong dapat dikenakan pidana dengan ancaman penjara setinggi-tinggi selama sepuluh tahun, dan bilamana yang disebarkan mengandung ujaran kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), akan dikenakan hukuman penjara paling lama enam tahun.

“Selain ancaman berita bohong, penyelenggaraan Pemilu juga tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan siber, baik yang disengaja maupun yang terkendala akibat volume akses yang tinggi sehingga terjadi kelambatan akses data,” tegasnya.

Dedi menambahkan, bahwa Polri juga siap untuk melakukan pengamanan fisik dengan dukungan keamanan penuh dari TNI dan Polri yang menjamin masyarakat untuk tidak ragu menggunakan hak pilihnya. KPU juga telah didukung banyak stakeholder agar penyampaian hasil hitung manual yang disaksikan secara terbuka dapat diketahui hasilnya oleh masyarakat. (Fel)

Komentar

News Feed