oleh

ICW Rilis Anggota DPR 2014-2019 Dicokok KPK, Paling Banyak Parpol Pendukung Jokowi

-News-5.166 views

indonesiakita.co – Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, pihaknya mencatat, sampai saat ini, setidaknya ada 22 anggota DPR RI 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun tiga di antaranya bahkan menjadi tersangka di tahun pertama masa jabatan, yaitu Ardiansyah (Fraksi PDIP), Patrice Rio Capella (Fraksi NasDem), dan Dewi Yasin Limpo (Fraksi Hanura).

“Ironis ya, bahkan dapat dikatakan, korupsi oleh anggota DPR dan DPRD periode 2014-2019 sangat memprihatinkan. Tidak hanya dikarenakan jumlahnya yang banyak, melainkan juga dilihat dari jabatan anggota tersebut,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, pada periode ini menurutnya, ada Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjadi tersangka korupsi. Dua anggota dewan tersangka juga merupakan ketua umum partai, yaitu Setya Novanto (Ketua Umum Partai Golkar) dan Muhammad Romahurmuziy (Ketua Umum PPP).

“Korupsi di legislatif daerah tak kalah memprihatinkan. KPK pada 2018 menetapkan belasan dan bahkan puluhan anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara (44 orang), Kota Malang (41 orang), Jambi (13 orang), Lampung Tengah (6 orang) sebagai tersangka korupsi,” ungkapnya.

Adapun menurut pantauan ICW terhadap penindakan kasus korupsi sepanjang 2015-2019 mencatat bahwa sedikitnya terdapat 254 anggota dan mantan anggota DPR/DPRD menjadi tersangka korupsi dalam lima tahun terakhir.

Tidak semua dari anggota menjabat pada periode 2014-2019, seperti misalnya tiga anggota DPRD Bengkalis 2009-2014, yaitu Jamal Abdillah (PAN), Hidayat Tagor (Partai Demokrat), dan Purboyo (PDIP), yang menjadi tersangka korupsi penyimpangan dana hibah bansos. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2015 sedangkan kasus korupsinya terjadi pada 2012.

Donal menambahkan, tidak semua kasus korupsi yang membelit anggota dewan ini terjadi pada 2015-2019. Terdapat kasus-kasus yang terjadi pada tahun atau periode jabatan sebelumnya.

“Misalnya, kasus suap pembahasan APBD Sumatera Utara yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara dan 44 anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 dan kasus suap pengurusan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Laut yang melibatkan anggota DPR RI Ardiansyah (PDIP),” jelasnya.

ICW menurutnya, menyarankan bahwa perlu dilakukannya pembenahan yang harus dimulai dari pemilihan calon pengisi kursi DPR, serta menyarankan kepada masyarkat agar lebih cermat memilih calon anggota legislatif.

“Kriteria utama yang dibutuhkan yaitu caleg yang tidak terbelit kasus korupsi, mempunyai komitmen kuat dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota DPR, dan mempunyai rekam jejak yang tidak bermasalah,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed