oleh

Tak Lama Lagi, Menteri Jokowi Ini Diperiksa KPK Soal Dana Hibah KONI

-Olahraga-989 views

indonesiakita.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan upaya untuk membuka lebar-lebar kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora. Bahkan, juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pihaknya akan segera menghadirkan Menpora, Imam Nahrawi.

“Dalam proses penyidikan sudah kami panggil, itu artinya jika dipandang relevan, apalagi kalau JPU (jaksa) sudah menyampaikan, ya tentu akan dihadirkan di persidangan,” ujarnya, kemarin.

KPK sebelumnya juga menyebut bahwa nama Imam Nahrawi tertulis dalam catatan penerima suap kasus dana hibah dari pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora.

“Ya, ada catatan keuangan sebenarnya. Catatan-catatan tersebut ada kode-kode dan nama pihak tertentu dan jumlah uang,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Maret 2019 lalu.

Febri mengungkapkan, pemunculan catatan keuangan dalam sidang untuk proses klarifikasi lebih lanjut. “Itu kan nanti kita lihat di persidangan, karena di persidangan ranah pengujian itu. Nanti kita lihat fakta-fakta di persidangan,” sambungnya.

Sekedar infornas, nama Imam Nahrawi muncul dalam persidangan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Dalam sidang, jaksa KPK mengonfirmasi keterangan Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI, Suradi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Jaksa KPK Titto Jaelani menjelaskan, dalam BAP Suradi menyebut bahwa pada Kamis, 13 Desember 2018 Ending Fuad Hamidy mengarahkan pembuatan alternatif pembiayaan kegiatan pada KONI sebesar Rp17,9 miliar.

“Pada waktu itu Fuad Hamidy meminta saya menyusun beberapa alternatif kegiatan agar biaya sebesar-besarnya dikeluarkan KONI Rp 8 miliar dari total Rp17,9 miliar karena Fuad Hamidy punya kebutuhan untuk memberikan uang ke Kemenpeora seperti Menpora, Ulum, Mulyana dan beberapa pejabat lain’, apakah benar?” tanya Jaksa Titto.
“Betul, waktu Pak Sekjen mengatakan ‘uangnya tidak cukup, tolong dibuat Rp 5 miliar karena ternyata kebutuhannya seperti ini ada Rp 3 miliar sekian seperti di daftar’, lalu ditambah Rp 5,5 miliar jadi sekitar Rp 8 miliar,” jawab Suradi, beberapa waktu lalu.

Menanggapi jawaban tersebut, Jaksa KPK menunjukan bukti berupa catatan daftar pembagian uang yang dibuat Suradi. Dalam catatan itu, terdapat 23 inisial nama yang lengkap dengan nilai uang yang akan diberikan. Kepada Suradi Jaksa KPK mengonfirmasi siapa saja mereka yang disebut dalam inisial tersebut.
“Barang bukti, inisial M apa maksudnya?” tanya Jaksa KPK lagi. “Mungkin untuk menteri. Saya tidak tanya Pak Sekjen, asumsi saya Pak Menteri,” jawab Suradi.

Selain inisial M, terdapat pula inisial UL. Menurut Suradi itu adalah inisial satf Menpora Miftahul Ulum. Menurut Suradi, Ulum mendapat jatah Rp 500 juta, sedangkan M yang ia tafsirkan sebagai Menpora dalam daftar tersebut mendapatkan sebesar Rp 1,5 miliar.
“Jadi Rp 2 miliar penjumlahan dari Rp 1,5 miliar dan Rp 500 juta,” jelas Suradi.

Adapun total yang akan diberikan kepada 23 inisial itu Rp 3,43 miliar menurut pemaparan Suradi. Meski membuat daftar penerima fee, Suradi tidak mengetahui apakah uang itu sudah diberikan atau belum. Termasuk fee yang ia tafsirkan untuk Menpora. “Kalau diberikan, saya belum terima, yang lain saya tidak tahu,” ungkapnya.

Dalam perkara ini Ending Fuad Hamidy beserta Bendahara Umum KONI Johny E Awuy didakwa menyuap pejabat Kemenpora. Suap itu untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI Pusat kepada Kemenpora pada tahun kegiatan 2018. (Fel)

Komentar

News Feed