oleh

Patgulipat Jokowi-Moeldoko Soal Perang Total

-Politik-403 views

indonesiakita.co – Istilah ‘perang total’ yag digaungkan oleh Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf yakni, Moeldoko ternyata tak senada dengan apa yang disampaikan oleh calon presiden Joko Widodo. Dimana petahana ini menyebutkan, bahwa pesta demokrasi digelar dengan tak perlu menakut-nakuti.

Hal ini disampaikan Jokowi di panggung terbuka Ardha Candra, Taman Budaya, Denpasar, Jumat (22/3). “Pesta demokrasi harus kita sambut dengan riang gembira. Jangan sampai ada yang menakut-nakuti. Apalagi, menebar ancaman-ancaman. Namanya saja pesta demokrasi,” ujar Jokowi.

Menanggapi hal ini, analis sosial Universitas Bung Karno, Muda Saleh menilai bahwa apa yang disampaikan Jokowi dan Moeldoko merupakan taktik dan strategi bagaimana cara TKN menyampaikan komunikasi politik kepada masyarakat dan lawan politiknya.

“Ya, dalam praktek komunikasi politik tentunya ini adalah hal yang biasa, meski terlihat ada peran antagonis dan prontagonis disini. Dimana Jokowi memperlihatkan gaya politik yang tenang, namun di bawah bergerak keras. Tapi yang disampaikan Jokowi berbeda, ini tidak singkron, karena memang banyak yang gak kompak di kubu TKN menurut saya,” ujarnya di Jakarta, tadi malam.

Sebelumnya memang, Moeldoko mengungkapkan, saat ini kubu pasangan Jokowi-KH Maruf Amin masuk dalam status ‘perang total’. “Kita turunkan sedikit ke strategi, jadi saat ini kita menyebutnya dengan istilah dengan perang total, dimana hal-hal yang kita kenali adalah menentukan center of gravity dari sebuah pertempuran itu,” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu 13 Feb 2019 lalu.

Muda menilai, apa yang disampaikan oleh Moeldoko sangat tidak etis, mengingat istilah ‘perang’ itu mengandung arti luas, seperti kita mau perang dengan negara lain. Bagi masyarakat yang memahami arti luas tentunya tidak ada masalah, karena mereka tentunya paham bahwa ini adalah perang ideologi, perang politik, namun bagi masyarakat awam… ini bisa diartikan perang melawan sebuah hal yang menakutkan,” sambungnya.

Ia juga menilai bahwa istilah ‘perang total’ dapat mengganggu psikologis masyarakat Indonesia. “Jelas mengganggu, masyarakat di daerah yang menerima informasi terbatas akan melihat ini ada sebuah pertempuran yang dilakukan para elit di atas, dan ini menjadikan masyarakat kita sebagai korban isu panas Pilpres,” tambahnya.

Menurutnya, Moeldoko bisa menggunakan bahasa lain, yang halus, apalagi dari kubu pemerintah yang seharusnya bisa menjadi contoh memberikan informasi kepada masyarakat yang dapat memberikan stimulus positif, tanpa harus melakukan manuver yang bisa mengarahkan pola pikir masyarakat kita menjadi rusak.

“Masyarakat Indonesia bisa rusak loh pola pikirnya dengan konteks ‘perang total’ ini, jadi yang saya lihat adalah seperti ada yg disembunyikan dalam konteks ini. Kita bisa lihat isu-isu khilafah, anti NKRI, jadi seolah-olah kubu oposisi terkontaminasi dengan stigma bahwa kelompok yang mendukung petahana adalah kelompok yang tidak mendukung NKRI. Saya tidak mendiskreditkan kubu Jokowi, tapi dari banyaknya kasus penangkapan dari pendukung paslon 02, sementara pendukung paslon 01 hanya sebatas pemeriksaan, inikan membuktikan bahwa ada hal lain yang perlu diperjelas dalam masalah hukum yang melibatkan pendukung masing-masing,” jelas Muda.

Selain itu di sisi lain, adanya ajakan jihad dari Pemimpin Fron Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq, Muda melihat bahwa hal tersebut merupakan sebuah gelombang kekecewaan yang dilandasi ketidakadilan terhadap pendukung paslon 02.

“Kan kita tau ada siapa saja yang ditangkap, yang terakhir Ahmad Dhani, Buni Yani, ini menjelaskan bahwa konteks yang dilakukan Rizieq masih dalam koridor ketidak adilan dalam masalah hukum. Dan ini tentunya menjadi gelombang besar yang sebetulnya diciptakan oleh kubu Jokowi sendiri.,” sambung Muda.

“Saya melihat ada ketakutan seolah-olah kubu lawan didukung oleh kelompok intoleran dan anti NKRI. Ini kan lucu, okelah kalau memang di kubu Jokowi betul-betul menjaga keutuhan Pancasila, tapi kita bisa lihat, ketua Umum Parpol pendukung Jokow ditangkap karena kasus suap, Menteri Jokowi ditangkap KPK, yakni Idrus Marham, belum lagi kepala daerah juga yang ditangkap KPK, lalu apakah ini yang dinamakan mengamalkan Pancasila?, jadi seperti Jokowi begitu semangatnya kampanye anti korupsi tapi orang-orang disamping Jokowi banyak yang ditangkap karena kasus korupsi. Mirip dengan kampanye Jokowi menolak Impor, tapi pada implementasinya justru berbagai macam impor pangan (beras,garam dan gula) terjadi pada saat panen raya di Indonesia,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed