oleh

Disebut Ngawur, Wiranto Klarifikasi Soal Hukuman Penyebar Hoax Dijerat UU Terorisme

indonesiakita.co – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengklarifikasi soal hukuman bagi penyebar hoaks yang dijerat UU Terorisme. Menurutnya, hal itu baru sekedar wacana.

“Itu kan wacana saya. Karena kalau sudah hoaks ya sudah membuat ketakutan masyarakat jadi takut ke TPS. Ini sudah meneror masyarakat, ancaman masyarakat,” katanya di Depok, kemarin.

Ia menjelaksan, bahwa jika masyarakat sudah merasa takut dengan adanya hoaks menunjukkan berita bohong telah mengancam dan menekan. Hal itu dinilai sebagai bagian dari terorisme terhadap masyarakat.”Namanya ancaman, sudah meneror masyarakat, kalau sudah meneror kan itu tindak terorisme,” tambahnya.

Wiranto mengungkapkan, bahwa rencana penerapan UU Teroris bagi penyebar hoaks baru sebatas wacana yang akan dikaji lebih dalam. Pihaknya mengajak untuk mempelajari lebih jauh apakah penyebar hoax bisa dimasukan ke dalam UU Terorisme.
“Ini tidak usah diributkan, kita uji dalam UU (terorisme) apakah bisa dimasukkan atau tidak,” tutupnya.

Sebelumnya diketahui, pernyataan Wiranto mendapat tanggapan dari wakil KEtua DPR RI Fadli Zon. Ia mengaku heran dengan pernyataan tersebut. “Segera harus dicabut, dan saya kira saya nggak tahu maksud di belakangnya apa. Apakah ini memang sedang mabuk atau apa?” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Politisi Gerindra ini menyebut Wiranto ngawur. Menurut Fadli, Wiranto tidak tahu aturan. Dia pun menyebut Wiranto harus diberikan sanksi. “Pernyataan ngawur seperti ini seharusnya diberikan sanksi karena tidak boleh seorang pejabat pemerintah, apalagi Kemenko Polhukam bicara tidak berdasarkan aturan,” ujarnya.

“Saya kira itu tidak ada hubungan sama sekali sejak awal. Yang namanya terorisme itu ada definisinya, apa itu teroris. Ini nggak ada hubungannya dengan yang ada sekarang,” imbuh Fadli.

Dimana sebelumnya, Wiranto pada Rabu (20/3) lalu, menyebut para penyebar hoax itu sebagai peneror masyarakat. Karena itu, Wiranto menyebut para penyebar hoax itu bisa dijerat pula dengan aturan soal terorisme.

“Kan ada Undang-Undang ITE, pidananya ada. Tapi saya terangkan tadi hoax ini kan meneror masyarakat. Terorisme ada fisik dan nonfisik. Terorisme kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoax untuk takut datang ke TPS, itu sudah ancaman, itu sudah terorisme. Maka tentu kita Undang-Undang Terorisme,” jelasnya, saat itu. (Fel)

Komentar

News Feed