oleh

Rizal Ramli Sampaikan 5 Alasan Mengapa Jokowi Sulit Terpilih

-News-2.664 views

indonesiakita.co – Pemerintah dinilai tak mampu dalam melakukan perbaikan di sejumlah sektor. Terlihat dari beberapa masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan di era presiden Joko Widodo.

Lapangan Pekerjaan

Ekonom Senior Rizal Ramli menegaskan, pemerintah akan mengalami kesulitan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, karena kenaikan ekonomi RI belum mencapai target. “Bila ekonomi mandeg di 5% selama 4 tahun terakhir, jangan mimpi lapangan kerja bertambah. Pemerintah baru harus mampu naikkan ekonomi hingga 8%. Berdasarkan track record, pemerintahan Widodo tidak punya kemampuan dan sulit dipercaya bisa naikkan ekonomi ke 8%. Karena kebijakan makroekonominya super konservatif,” ujarnya, dikutip dari dialog salah satu stasiun tv, tadi malam.
 
Budaya

Rizal juga menanggapi kondisi kebudayaan di Indonesia, dimana saat ini menurutnya pemerintah tak mampu menjadikan budaya Indonesia dapat bersaing dengan dunia internasional, padahal Indonesia kaya akan budaya.

“Kebudayaan Indonesia seni musik, seni tari, seni lukis, patung, sastra dan lainnya terunggul di Asia Tenggara. Kebudayaan kita lebih hebat dan bervariasi dibanding negara-negara ASEAN. Negara-negara dengan kebudayaan yang unggul bisa membuat produk-produk yang dihasilkan bernilai tambah tinggi, seperti Jepang dan Korea Selatan,” ungkapnya.

Adapun hal ini terjadi sambung Rizal, karena Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), hanya menjadi “event organizer untuk pemerintah. “Dan justru banyak mengampanyekan kebudayaan Korea Selatan di Indonesia. Di pemerintahan baru, Bekraf harus menjadi ujung tombak sosialisasi kebudayaan Indonesia di luar negeri dan memacu kenaikan nilai tambah seni dan budaya dalam produk-produk Indonesia,” tegasnya.

Kartu Sakti Jokowi

Pada kesempatan itu, mantan Menko Ekuin ini kembali mengkritik rencana bagi-bagi kartu oleh Jokowi. “Pembagian kartu yang dilakukan Widodo adalah solusi recehan, yang tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif. Bagaikan jualan permen lolypop, hanya pemanis yang menggiurkan, tetapi tidak mampu menyelesaikan kemunduran kita dalam pendidikan, kesehatan, lapangan kerja. Apalagi sumber pembiayaannya tidak jelas. Tax ratio Indonesia terendah, 10-11%. Masa mau pinjam untuk pesta bagi-bagi kartu. Kami khawatir pesta kartu ini hanya “permen lolypop” untuk memenangkan Pak Widodo kembali. Tragis betul nasib Bangsa Indonesia,” tukasnya.

Pendidikan

Tak berhenrti di kartu, mantan anggota tim panel penasihan ekonomi PBB ini juga menjelaskan, bahwa berdasarkan PISA index, yang mengukur kemampuan literasi, matematika, dan sains anak-anak usia di bawah 15 tahun, Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 72 negara.

“Berdasarkan QS World University Rankings, dari 500 besar Dunia hanya 3 perguruan tinggi Indonesia yang masuk, yaitu UI (277), ITB (331), dan UGM (402). Kualitas pendidikan tinggi masih rendah karena feodalisme dan birokratisasi. Pemilihan rektor harus dikembalikan ke Senat Guru Besar lagi agar tidak terjadi campur tangan politik dan permainan uang. Penyelesaian masalah pendidikan tidak bisa hanya dengan bagi-bagi kartu. Kualitas pendidikan yang rendah hanya bisa diperbaiki dengan penyederhanaan kurikulum pendidikan menengah ke bawah, penghapusan Ujian Nasional (UN), stategi kompetisi nasional dan regional (dengan alokasi minimal Rp 20 triliun), perbaikan kualitas guru, dan UU Land Grant serta bebas pajak universitas,” lanjutnya.

BPJS kesehatan

Rizal Juga mengkritik pemerintah yang tak mampu menangkal defisit BPJS Kesehatan yang terjadi saat ini.

“Sangat menyedihkan, bagaimana tidak, hari ini BPJS Kesehatan mengalami kesulitan keuangan. Dokter dan tenaga medis telat digaji. Tagihan apotik dan Rumah Sakit kelas menengah, belum dibayar,” tegasnya.

Padahal menurutnya, kehadiran BPJS Kesehatan adalah ide yang bagus, saat ia bersama para buruh Prof. Thabrani, dan sejumlah tokoh lainnya perjuangkan ide BPJS sejak tahun 2010-2011.

“Tapi saat ini yang terjadi program tersebut under- funded dan iuran perusahaan sangat rendah. Solusi pemerintahan Pak Widodo parsial, bagakan tensoplas. Pemerintah yang baru akan menyelesaikan masalah BPJS kurang dari 200 hari,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed