oleh

Kartu Jokowi yang Dianggap Rizal Ramli ‘Recehan’ Dipakai Ma’ruf Amin di Debat Cawapres

indonesiakita.co – Debat Cawapres antara Sandiaga Uno dengan Ma’ruf Amin tentunya banyak dinanti masyarakat Indonesia. Karena memang, melalui debat inilah tentunya rakyat dapat menentukan siapa calon pemimpin yang layak dipilih pada pemilu 2019.

Sebagai informasi, debat ketiga ini akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3), pukul 20.00 WIB. Tema yang diangkat ialah soal pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta sosial dan budaya

Wakil Direktur Konten TKN Jokowi-Ma’ruf, Rabin Hattari, mengatakan Ma’ruf Amin siap menghadapi debat tersebut. Terkait tema kesehatan, kata dia, Maruf akan memaparkan goal program Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Kita cuma mempersiapkan Pak Kyai. Sebenarnya Pak Kyai sudah mengerti mengenai isu-isu yang ada. Cuma memperkaya saja informasi juga meng-assure beliau akan menjawab pertanyaan dalam waktu yang sudah disiapkan,” ujarnya, di Jakarta, kemarin.

Adapun Soal KIS, Maruf nantinya akan menekankan gagasan untuk lebih menguatkan dan memperluas jangkauan program. “Jadi mungkin yang akan diperkuat adalah program KIS supaya lebih luas ke depannya,” Sambung Rabin.

Selain itu, ada program Germas alias Gerakan Masyarakat Sehat. Rabin menjelaskan, bahwa rogram ini bertujuan untuk menjawab persoalan tunggakan klaim BPJS Kesehatan.

“Jadi ini dari satu sisi melihat bahwa peningkatan kesehatan tidak hanya dari sisi, supply-nya saja. Tapi dari sisi demand-nya. Jadi semakin sehat masyarakat itu akan menurunkan biaya daripada kesehatan tersebut,” tambahnya.

Selain itu, terkait tema pendidikan dan ketenagakerjaan, Ma’ruf akan membahas program Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan Kartu Pra-Kerja. Dua program ini telah disinggung Jokowi ketika menyampaikan pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center (SICC), Minggu (24/2) lalu.

“Program akan konsisten dengan program-program yang Pak Jokowi berikan di Sentul. Jadi beliau akan memaparkan kartu-kartu itu. Kita ingin memberi input pada pemilih supaya melihat program-program terbaik yang mana,” tutupnya. (Fel)

Diketahui sebelumnya, Ekonom senior Indonesia, Rizal ramli menilai program Kartu Sakti milik Jokowi tidak menyelesaikan akar masalah. “Kami tidak setuju cara-cara recehan yang hanya memberi gula-gula tapi tidak pecahkan masalah,” ujar Rizal Ramli dalam jumpa pers di Kawasan Tebet, Senin (25/2/2019) lalu.

Rizal juga mengungkapkan soal pendidikan. Ia menilai, bahwa saat ini peringkat pendidikan Indonesia versi UNESCO menurun. Pada tahun 2014, pendidikan Indonesia memegang peringkat 49, kini merosot menjadi peringkat 62, dari total 70 negara. Padahal, anggaran pendidikan yang tercurah terbilang besar.

Mantan menteri koordinator bidang perekonomian tersebut menegaskan masalah pendidikan Indonesia bukan besar-kecilnya anggaran, melainkan adanya inefisiensi dan para pelajarnya tidak memiliki semangat berkompetisi.

“Anggaran pendidikan kita besar Rp 440 triliun, tapi banyak inefisiensi dan tidak ada semangat kompetisi. Jadi bukan uang.”

“Saya sarankan, Rp 20 triliun diberikan hadiah sebagai beasiswa 1 tahun, untuk lomba apa saja. Saya percaya anak Indonesia pintar-pintar, hebat-hebat, kalau dikasih hadiah 1 tahun beasiswa anak Indonesia punya semangat berkompetisi. Saya yakin kualitas pendidikan kita yang rendah berdasarkan UNESCO, meningkat lebih tinggi.” tegasnya.

Selain masalah inefesiensi dan kurangnya semangat berkompetisi, Rizal Ramli juga menjelaskan biaya pendidikan di Indonesia mahal. Hal ini tentu memberatkan negara jika harus menanggung beban biaya pendidikan sepenuhnya.

Oleh karena itu, pria yang juga pernah menjabat sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman ini menyarankan agar pemerintah meniru kebijakan di negara maju, terkait pemberian lahan pada perguruan tinggi.

“Caranya, seperti di negara maju ada UU universitas diberi tanah negara, di luar Pulau Jawa [misalnya] 100 ribu hektar, kembangin kota sendiri, tapi pendapatannya bebas pajak, jadi bisa kasih biaya riset sendiri dan mental pengajarnya bukan birokrat.”

“Jadi daripada cara recehan begitu, [lebih baik] bikin UU pemberian tanah untuk universitas, kemudian pembebasan pajak untuk pendapatannya, jadi bisa biaya riset sendiri, beasiswa mahasiswa, dosen-dosennya intelek, bukan birokrat atau PNS yang ngomong apa saja takut.” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed