oleh

Berani Tangkap Satu Ketum Parpol Lagi, KPK Hattrick!

indonesiakita.co – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini tentunya menjadi pukulan telak bagi Presiden Joko Widodo, terlebih Romy merupakan ketum partai pendukungnya.

Peristiwa tersebut tentunya menjadi momen buruk untuk Jokowi yang kedua kalinya. Jelas, ini kondisi buruk buat Jokowi sebagai petahana, dan bagaimana tidak, sudah dua ketum parpol yang dicokok KPK dengan soal yang sama, yaitu suap,” ujarnya, di Jakarta.

Rasanya sulit jika mengatakan penangkapan tersebut tidak berdampak pada elektabilitas Jokowi. Meski memang, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, yakni Erick Thohir menyatakan tidak ada efeknya terhadap elektabilitas Jokowi.

Meski memang akhirnya itu urusan pribadi, tapikan ini adalah orang atau sosok yang sering maaf ya, haha hihi bareng Jokowi. Kita itu main sama tukang ikan ya minimal kecium bau ikannya, artinya dampak itu pasti ada.

Kita bisa lihat sebelumnya, bahwa sejak tertangkapnya Setya Novanto dan Idrus Marham, menjadikan terang benderang, bahwa apa yang disampaikan Jokowi tentang pemberantasan korupsi tak diindahkan oleh para elit parpol.

Lalu pertanyaannya, darimana ceritanya Jokowi didengar oleh elit parpol?, itu buktinya dua ketum parpol kena tangkap. Belum lagi kasus dana optimalisasi Ditjen P2KT Kemenakertrans tahun 2011 yang diduga melibatkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang dikenal dengan istilah kardus duren. Ini kalau KPK bisa mengungkapnya.. KPK Hattrick!,” tegasnya.

Memang…Kasus ‘kardus durian’ ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada 25 Agustus 2011 silam. Tim KPK, kala itu menangkap dua anak buah Cak Imin, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan.

Dimana sebelumnya, penyidik KPK telah menciduk Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati yang baru saja mengantarkan uang Rp1,5 miliar ke kantor Kemenakertrans. Uang itu dibungkus menggunakan kardus durian.

Adapun sejumlah uang tersebut merupakan tanda terima kasih karena PT Alam Jaya Papua telah diloloskan sebagai kontraktor DPPID di Kabupaten Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, dan Mimika, dengan nilai proyek Rp73 miliar. Pada persidangan di 2012, Dharnawati mengatakan uang Rp1,5 miliar dalam kardus durian itu ditujukan untuk Cak Imin.

Jadi.. kasus dugaan korupsi juga bukan hanya dialami oleh cak Imin, kasus dugaan korupsi dalam pembayaran restitusi PT Mobile 8, yang juga melibatkan Ketua Umum Partai Perindo, Harry Tanoesoedibjo juga pernah mencuat, tapikan pelan-pelan berangsur hilang, dan sekarang orangnya dukung Jokowi di Pilpres 2019.

Ketum parpol, elit politik seperti menteri di Indonesia misalnya, melihat jabatan adalah sebuah hal yang strategis untuk melakukan manuver dalam banyak hal. Padahal pada hakikatnya, jabatan itukan kepercayaan, tugas.. bahkan di negara kita bagaimana caranya agar jabatan tidak diganti-ganti, entah apa yang dicari.

Di luar negeri, pejabat itu gak sepaham saja bisa mundur.. gak takut hilang pekerjaan. Misalnya saja di Inggris, Sam Gyimah yang menjabat sebagai Menteri Ilmu Pengetahuan dan Universitas mundur dari pemerintahan Perdana Menteri Theresa May.

Ia mundur dari kabinet karena menolak kesepakatan Brexit. Bahkan di Jepang, karena soal kedisiplinan saja, yakni terlambat datang rapat kerja dengan parleman, Menteri urusan olimpiade dan paralimpik, Yoshitaka Sakurada, didesak mundur. Dalam jajak pendapat terkait kompetensi Sakurada, 65% responden di Jepang menyebutnya tak pantas menyandang jabatan menteri. Adapun survei itu diterbitkan koran Asahi Shimbun.

Yang saya sampaikan adalah bagaimana sikap gentle orang-orang di luar sana, mereka sudah sampai pada tatanan kedisiplinan, artinya peradaban manusia di luar negeri sana sudah segitu tingginya, sementara kita masih bicara hoax, gerus menggerus suara, jatuh menjatuhkan lawan tanpa menggunakan visi dan misi, sungguh ironis nasib bangsa yang katanya besar ini. (Penulis: Muda Saleh / Analis Sosial Universitas Bung Karno)

Komentar

News Feed