oleh

Rizal Ramli: Kalau KPU Kredibel, Buat Apa Ada Saksi?

indonesiakita.co – Tokoh nasional Rizal Ramli mengkritik mahalnya saksi dalam seluruh tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, baik pemilu legislatif maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Menurutnya, tingginya ongkos Pemilu hanya buang-buang biaya.

“Kalau KPU kredibel dan dipercaya, maka tidak perlu diawasi dan tidak perlu saksi-saksi. Dibentuk bawaslu dan perlu saksi-saksi yang bertugas melakukan pengawasan,” ujarnya, saat mengisi seminar nasional dan launching Madrasah Demokrasi Ikatan DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Tengah periode 2018-2020 di Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/3/2019).

Sosok yang akrab disapa ‘RR’ ini mengungkapkan, bahwa Indonesia pernah mengalami masa gemilang mampu menyelenggarakan pemilu yang tidak banyak mengeluarkan ongkos mahal untuk membayar saksi, yakni pada tahun 1955 dan 1999. “Saat itu, penyelenggara pemilu sangat kredibel dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Saat itu, Ketua KPU Rudini dan Wakil Ketua KPU Adnan Buyung Nasution,” ungkapnya.

Adapun menurutnya, hal yang terpenting untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas (Pilpres dan Pileg) dibutuhkan penyelenggara pemilu yang kredibel dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. “Pemimpin yang hebat harus mempunyai integritas. Apa yang diucapkan harus sama dengan apa yang dilakukan, karena dampaknya besar bagi rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya, masalah saksi tak hanya dari sektor kredibilitas KPU seperti yang dikatakan Rizal Ramli, ada hal lain yang juga menjadi sorotan, yakni magalnya biaya saksi untuk Pemilu 2019 mendatang. Selain itu, pembiayaan soal saksi ini sudah dibicarakan di lingkungan DPR RI.

Bahkan, Ketua DPR Bambang Soesatyo enggan menjawab berapa biaya yang dibutuhkan sola saksi, dan menurutnya, ada beberapa pihak yang mengusulkan agar pembiayaan dimasukkan ke dalam APBN Tahun 2019.

Meski demikian, Bamsoet meminta agar Badan Anggaran (Banggar) lebih dulu mencari payung hukumnya. “Ya, kami persilahkan kepada Banggar, agar mencari payung hukumnya dulu, kami hanya menyuarakan keputusan saja,: ujarnya singkat, di Gedung DPR, Selasa (23/10/2018) lalu.

Jauh Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa kementeriannya belum bersikap terkait usulan pendanaan saksi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu. Ia bakal berdiskusi terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan.

“Ini perlu kami diskusikan dulu dengan Menteri Keuangan karena ini berkaitan dengan dana yang besar,” kata Tjahjo di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Rabu 17 Mei 2017, lalu.

Namun, Tjahjo memastikan, bahwa ia belum menentukan sikap terkait usulan tersebut. Ia pun menyebutkan alokasi dana terhadap usulan tersebut mencapai Rp 14,2 triliun. “Saya kira, lagi kami pikirkan dulu,” tutup politisi PDI-P ini.(Fel)

Komentar

News Feed