oleh

Romy PPP Tambah Daftar Pendukung Jokowi yang Dicokok KPK!

indonesiakita.co – Tertangkapnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah daftar panjang sosok yang dekat dengan presiden Jokowi. Dan memang, beberapa yang tertangkap masih dalam kasus yang sama, yakni soal korupsi.

Debut saja sebelumnya, Mantan Menteri Sosial Idrus Marham, dari Partai Golkar. Idrus diduga menerima suap bersama-sama dengan tersangka Eni Maulani Saragih. “Dalam proses penyidikan, ditemukan fakta baru, bukti, keterangan saksi, surat dan petunjuk dan dilakukan penyelidikan baru dengan satu orang tersangka, yaitu atas nama IM Menteri Sosial,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (24/8/2018) lalu.

Selaln itu, KPK juga menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Meski memang pada sebelumnya, KPK pernah menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, Novanto memenangkan gugatan praperadilan yang diajukannya. Putusan praperadilan membatalkan status tersangka Novanto. 

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK mempelajari dengan seksama putusan praperadilan yang diputus pada 29 September 2017 dan aturan hukum lainnya yang terkait. Pada 5 Oktober 2017, KPK melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara KTP elektronik.

Dalam proses penyelidikan, KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Pada penyelidikan ini, KPK juga memanggil Novanto sebanyak dua kali yaitu pada 13 Oktober dan 18 Oktober 2017.

Tak hanya itu, sejumlah kepala daerah yang juga menjadi pendukung Jokowi juga banyak yang tertangkap KPK, berikut daftarnya:

Bupati Malang Rendra Kresna

Rendra dijadikan tersangka pada Selasa 9 Oktober 2018, setelah sehari sebelumnya KPK menggeledah kantor Rendra secara paksa. Rendra diduga menerima gratifikasi atau hadiah dari pelaksana proyek atau kontraktor. Kasus ini ditangani KPK sejak satu tahun lalu.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johny G Plate mengatakan Rendra mengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Jawa Timur. “Satu jam setelah penggeledahan itu Rendra mengajukan pengunduran dirinya kepada Ketua Umum DPP NasDem sebagai Ketua DPW,” kata Johny kepada Tempo, Selasa, 9 Oktober 2018.

Bupati Bekasi Neneng Hasannah Yasin

Neneng jadi tersangka suap terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta pada 16 Desember 2018. Neneng dan empat pejabat dinas Pemerintah Kabupaten Bekasi disangka menerima imbalan komitmen Rp 13 miliar untuk pengurusan izin proyek.

Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu

Remigo Yolanda Berutu tersangka penerima suap Rp 550 juta sehubungan dengan proyek infrastruktur sejak 18 November. KPK menyangka uang itu untuk kepentingan pribadi Remigo.

Remigo disangka menginstruksikan para Kepala Dinas untuk “mengamankan” semua pengadaan proyek. Remiggo juga diduga menerima pemberian-pemberian lainnya terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui para perantara dan orang dekatnya yang ditugasi mengumpulkan dana.

Menurut Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandiaga, Andre Rosiade, Remigo adalah kader Partai Demokrat yang mengalihkan dukungan pada Jokowi. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat diketahui telah memecat Remigo dari partai. “Segala jabatan partai yang melekat padanya telah dicabut,”kata Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Huahaean.

Wali Kota Pasuruan Setiyono

Pada 5 Oktober KPK menetapkan Wali Kota Pasuruan, Setiyono sebagai tersangka penerima suap proyek pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Pasuruan. Kader Golkar ini disangka menerima duit Rp 135 juta dari perwakilan CV. M, Muhamad Baqir, penggarap proyek itu.

Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar

KPK menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Kabupaten Cianjur. Irvan dan sejumlah pihak disangka meminta, menerima, dan memotong pembayaran DAK pendidikan Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar. Dari jumlah itu, jatah Irvan 7 persen. (Fel)

Komentar

News Feed