oleh

Sistem Kesehatan di Era Jokowi Dinilai Belum Maksimal

indonesiakita.co – Masalah kesehatan sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Terlebih beberapa hal terkait kegagalan pada BPJS Kesehatan banyak menimbulkan masalah dalam dunia kesehatan.

Dimana saat ini BPJS Kesehatan beranjak usia lima tahun, sejak bersulih dari PT Askes (Persero) pada 1 Januari 2014 lalu. Namun, persoalan defisit yang didera BPJS Kesehatan tidak bisa dianggap hal yang biasa.

Jika diistilahkan ke dalam suatu penyakit, defisit pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini kian hari kian menahun. Mungkin bisa dilihat, setelah defisit Rp3,3 triliun pada tahun pertamanya, di 2014 lalu, defisitnya kian bengkak hingga menyentuh Rp5,7 triliun pada 2015.

Lalu menjadi Rp9,7 triliun pada 2016 dan Rp9,75 triliun pada 2017. Untuk tahun ini, defisit diproyeksikan mencapai Rp16,5 triliun, yang belakangan dikoreksi hanya tersisa Rp10,98 triliun berdasar hitung-hitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tentunya, permasalahan defisit ini dapat menimbulkan permasalahan bagi dokter, rumah sakit, dan perusahaan obat. “Indonesia ini memang membutuhkan kepemimpinan nasional yang memiliki komitmen kuat terhadap kesehatan rakyat. Untuk itu, esensi dari upaya perbaikan sistem kesehatan masyarakat harus ditopang secara fundamental,” ujar pakar kesehatan Lily Sriwahyuni kemarin, saat menghadiri diskusi “Memerdekakan Sektor Kesehatan Untuk Rakyat Jelata” di Sriwijaya Centre, Jakarta.

Ia menegaskan, bahwa pembangunan kesehatan rakyat harus bersifat lintas kementerian dan holistik. “Jadi.. ini sangat penting, karena itu dalam konteks ini peran lembaga seperti Bappenas sangat diperlukan, antara lain berperan koordinatif,” sambung Lily.

Seperti diketahui, Lily memiliki banyak pengalaman di bidang kesehatan, terutama saat ia menjadi pejabat di Kementerian Kesehatan. Melihat kondisi saat ini, Lily menyebutkan, bahwa seharusnya komunikasi atau kerjasama antar Kementerian bisa sinergis dalam menghadapi sebuah masalah.

“Misalnya saja kalau kita berbicara soal air bersih untuk kesehatan masyarakat, hal ini tentunya terkait dengan Kementerian Pekerjaan Umum, atau mengenai jaminan kesehatan atau Posyandu maka korelasinya adalah dengan Kementerian Tenaga Kerja atau Kementerian Sosial. Jadi harus ada lembaga yang mengkoordinasikan yang bersifat lintas kementerian, Bappenas dapat menjalankan fungsi tersebut,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed