oleh

Jokowi ‘Dikuliahin’ Ketua KPK Soal Ribetnya Birokrasi Saat Ini

indonesiakita.co – Rencana presiden Joko Widodo ingin menambah kementerian baru ternyata mendapat kritikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui sebelumnya memang, Jokowi sempat melontarkan wacana pembentukan dua instansi baru.

Instansi tersebut adalah Kementerian Khusus Ekspor dan Kementerian Khusus Investasi. Hal ini perlu menurutnya, karena persoalan klasik neraca perdagangan yang tekor dan defisit transaksi berjalan

Menanggapi hal ini, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Dia melanjutkan, pemerintah bisa melihat negara Amerika Serikat yang membentuk Homeland Security, bukan menciptakan organisasi baru.

“Kami sangat berharap, betul-betul berharap tigak ada penambahan organisasi baru. Kalau mau efektifkan kerja kita jadi satu organisasi yang ada jadi cara yang lebih baik,” kata Agus di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Adapun Homeland Security adalah gabungan antara lembaga Imigrasi, penjaga perbatasan dan penjaga pantai yang kemudian jadi Homeland Security.

Selain itu, Agus juga meminta agar organisasi, lembaga atau kementerian yang ada perlu dievaluasi. Selain lembaga yang ada terlalu banyak dan tumpang tindih.

Diketahui bahwa saat ini pemerintah memiliki 34 kementerian sementara di Amerika hanya memiliki 17. “Misalkan yang mengurusi pegawai negeri, hari ini kan banyak banget, ada Menpan, LAN, BKN, KASN, apa tidak bisa itu misalkan satu kementerian ministry of personnel management, itu jadi deputi-deputinya,” sambung Agus.

Agus juga menjelaskan, bagaimana Amerika mengatasi permasalahan laut. “Seperti yang ngurusi laut, kalau di banyak negara pertahanan Navy yang di dalam coast guard, kita banyak. Coba lihat, polisi air, Kementerian Perhubungan, kapalnya Bu Susi juga nyidik, Bakamla. Ya itu kan konsekuensi. Konsekuensi dari dilakukannya right-sizing (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran) pasti ada perubahan UU,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed