oleh

Gagal Paham Soal Kerusakan di BUMN, Dosen ITS Diminta Belajar Ekonomi Lagi!

indonesiakita.co – Analis ekonomi Gede Sandra menanggapi pernyataan Dr Arman Hakim Nasution terkait pernyataan tertulisnya yang membahas soal kinerja BUMN di era Jokowi. Menurut Gede, Arman gagal paham karena menilai berita ‘Kinerja Memble BUMN di Era Jokowi’ yang muncul di timeline akun Twitter Dr Rizal Ramli.

“Loh.. itu pernyataan saya, dan dimuat di media-media, dan kebetulan pak Rizal meretweetnya dan menjadi ramai diperbincangkan banyak pihak,” ujar Gede, sore tadi.

Menururnya, Dr Arman harusnya cermat dalam melihat masalah yang terjadi di BUMN.

“Dr. Arman Hakim Nasution sepertinya harus lebih banyak lagi belajar tentang sejarah terjadinya revaluasi aset BUMN, bahwa:

1)Kenaikan aset BUMN yang terjadi pada tahun 2000-2001 sebesar Rp154 triliun adalah akibat dari revaluasi aset PLN yang dilakukan oleh Menko Perekonomian Rizal Ramli.

2)Kenaikan aset BUMN Rp 800-an trillun pada tahun 2015-2016 adalah akibat Kebijakan Revaluasi Aset BUMN atas usul Menko Kemaritiman Rizal Ramli.
Jadi, total Rp954 Trilliun kenaikan aset BUMN setelah Reformasi adalah inisiatif dan saran Dr. Rizal Ramli,” ungkapnya.

Gede juga memberikan link berita yang terkait usulan Rizal Ramli soal BUMN. “Jadi silahkan, untuk tambah pengetahuan, Dr. Arman Hakim Nasution perbanyak literasi,” ketusnya.

Seharusnya, lanjut Gede, bahwa kenaikan aset tersebut, pemerintah juga melakukan langkah-langkah untuk menaikkan performance dan profitabilitas BUMN. “Jika tidak, tentu ROA akan merosot. Di situlah kualitas manajemen BUMN yang sesugguhnya diuji. Demikian, silakan belajar lagi Pak Dr. Arman Hakim Nasution,” tegasnya.

Sebelumnya, Arman menyatakan, BUMN kerap menghadap serangan jelang ulang tahun yang ke-21. “Menghadapi ulang tahunnya, BUMN juga mengalami serangan dan kritik tajam tapi ngawur dari mantan Menko Maritim Rizal Ramli (RR) yang baru menjabat selama 11 bulan, kemudian direshuffle presiden Jokowi pada 27 Juli 2016,” tulis Arman yang merupakan penajar di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS)

Arman juga menjelaskan bahwa dalam cuitannya, Rizal Ramli (RR) mengatakan bahwa dibandingkan tahun 2014, ukran kinerja keuangan dalam analisis rasio ROA (Return on Assets) dan ROE (Return on Equity) BUMN tahun 2018 kinerjanya memble.

“Sebenarnya kalau yang berbicara adalah bukan mantan mentri, kita maklum kalau pengetahuannya tidak mendalam dan tidak paham proses kebijakan yang terjadi selama 2014 sd 2018,” tambah Arman.

Menururnya secara apple to apple, ROA 2014 tidak bisa dibandingkan dengan 2018 karena di akhir 2017 ada Revaluasi Asset BUMN. Dengan kata lain, bila asset sebagai penyebut naik mendekati 2 kali lipat karena revaluasi, otomatis pada tahun pertama operasi, laba bersih setelah pajak (pembilangnya) tidak mungkin segera naik drastis,” lanjutnya.

Kami juga mengingatkan pembaca, bahwa pernyataan Rizal Ramli memang cukup keras terhadap BUMN. Hal ini ia sampaikan pada saat menjabat sebagai Menko Maritim di era presiden Jokowi.

Dimana saat itu, pemerintah akan mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi V yang menitikberatkan pada revaluasi aset Badan Usaha Milik Negara.
“Yang pernah saya lakukan adalah rapat revaluasi aset BUMN,” kata Rizal di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2015, dikutip dari Investor Daily.

Rizal menyebut, revaluasi aset BUMN sangat diperlukan untuk mencegah perusahaan negara bangkrut. Dia menyebutkan, ketika menjabat menko Perekonomian pada era Presiden Abdurrahman Wahid, pada tahun 2000, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) nyaris bangkrut karena keuangannya minus Rp 9 triliun. Di sisi lain, lanjutnya, PLN memiliki aset yang apabila ditotal mencapai Rp 50 triliun.

“Mereka (PLN) minta uang ke negara, saya tolak. Saya minta digelar rapat revaluasi aset. Setelah dihitung ulang, aset PLN naik dari Rp 50 triliun menjadi Rp 200 triliun. Kemudian, sebagian saya masukkan modal dari minus Rp 9 triliun menjadi Rp 104 triliun,” tegas Rizal.

Adapun menururnya, metode yang dilakukannya itu belum pernah terjadi dalam sejarah BUMN. Sebab, BUMN yang nyaris kolaps dapat diselamatkan tanpa harus mengeluarkan uang.

“Itu terobosan. Dari segi negara kan harus bayar pajak 30 persen dari selisih revaluasi dan dicicil dalam tujuh tahun sehingga negara punya sumber penerimaan aset baru yang biasa. Syarat-syarat terobosan perlu dilakukan dalam jumlah lebih besar supaya bangsa Indonesia lebih cepat bangkit. Tidak bisa dengan cara-cara tradisonal,” tutup Rizal. (Fel)

Komentar

News Feed