oleh

Tim Jokowi Beda-beda Pandangan Soal Kartu Pra Kerja, Menaker: Kami Kaji Dulu!

indonesiakita.co – Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menanggapi polemik kartu Pra Kerja yang dipromosikan Joko Widodo jelang Pilpres 2019. Ia mengaku, kebijakan tersebut perlu dikaji dalam waktu dekat.

“Nanti, kita masih kaji dulu dalam waktu sesegera mungkin. Tapi intinya bahwa pendekatan itu menjawab problem riil dari ketenagakerjaan kita,” kata Menteri Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

Ia menjelaskan, bahwa salah satu hal yang saat ini masih dikaji yaitu, apakah para penerima kartu Prakerja ini akan diberikan sejumlah uang hingga pemberian pelatihan sampai mendapatkan pekerjaan. “Ya kalau bahasa beliau (Jokowi), kan honor ya, nanti kita kaji lah. Misalnya konkretnya seperti apa? Ada semacam insentifnya?” sambungnya.

Politisi PKB ini menambahkan, tujuan utama dari program ini bukan fokus pada pemberian gaji, melainkan memberikan pelatihan kerja bagi para pengangguran lulusan SD, SMP, SMA/SMK ataupun korban PHK. Pelatihan yang diberikan nantinya akan berfokus pada perbaikan dan peningkatan keahlian, sesuai dengan bidang yang dikuasai.

“Contoh korban PHK, berapa lama kamu cari pekerjaan baru. Itu kan diasumsikan ada dua masa waktu. Satu adalah masa dia memperbaiki skill, upgrade skill atau ganti skill,” tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah meragukan program kartu pra-kerja yang diluncurkan presiden Jokowi, serta menyebut program itu hanya omong kosong. “Dari mana dia (Jokowi) mau dapat duit? ASN dia janjikan nggak ada. Honorer nggak angkat, subsidi kita dicabut, BPJS kita bangkrut, sudah lah omong kosong itu,” kata Fahri di Al Jazzeerah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (3/3/2019), lalu.

Fahri bahkan menyebut banyak dana yang belum diberikan Jokowi kepada masyarakat. Salah satu yang disebut Fahri yakni bantuan untuk korban bencana alam. “Dia (Jokowi) belum bayar aja masih banyak. Saya mengirimkan tim ke daerah-daerah bencana, dia nggak bayar itu. Dia tahan, dia pakai sistem kelompok atau apa intinya dia nggak mau keluarin uang. Orang itu tinggal di tenda, orang itu tinggal di rumah bocor, kasih duitnya, itu udah ada duitnya,” tutupnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ru Amin, Johnny G Plate, menyatakan, penganggaran untuk program Kartu Prakerja tidak akan masuk APBN Tahun 2019. “Kalau anggaran yang dimaksud tahun ini, 2019, kan sudah diputuskan anggarannya,” kata Plate di Kompleks Parlemen, kemarin.

Politisi Nasdem ini menjelaskan, bahwa ada beberapa hal untuk bisa memasukkan dana Kartu Prakerja di dalam APBN 2019. Salah satunya dengan revisi anggaran. “Kalau mau dimasukkan ya revisi anggaran 2019. Nomenklaturnya harus ada penyesuaian,” jelasnya.

Selain itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin , Hasto Kristiyanto membantah adanya tudingan politik uang pada program kartu Pra Kerja milik Joko Widodo, jelang Pilpres 2019. Hal ini memicu polemik bagi banyak pihak karena dinilai membebani negara.

“Bukan sama sekali karena itu kebijakan yang sejak awal dari menjadi walikota Pak Jokowi sudah menjalankan kebijakan tersebut,”ujarnya, hari ini.

Kebijakan ini juga akhirnya mengakibatkan Jokowi dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye yakni politik uang oleh Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diduga melanggar Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 280 jo Pasal 521 tentang Pemilu terkait larangan menjanjikan atau memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu.

“Ya lapor melapor bagian dari sebuah demokrasi. Tetapi bagi kami untuk rakyat jangakan dilaporkan untuk itu siap kami jalankan,” tutupnya.

Sementara itu sebelumnya, calon presiden Joko Widodo menyebut pemegang kartu pra kerja akan mendapatkan gaji meski belum mendapatkan pekerjaan. Menurut Jokowi, para pemegang kartu itu mulanya akan mendapatkan pelatihan sesuai keterampilan dan skill yang mereka miliki.

Hal ini disampaikan Jokowi saat ngopi bareng milenial di Kopi Haji Anto 2 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (1/3/2019) lalu.

“Pemegang kartu pra kerja tetap belum mendapatkan pekerjaan, maka ia akan mendapat honor dari pemerintah. “Kalau belum dapat pekerjaan, kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji. Tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan. Nanti,”jelas Jokowi. (Fel)

Komentar

News Feed