oleh

Infrastruktur Bermasalah, Rizal Ramli Sebut Fungsi Perencanaan Jokowi Tak Jalan

indonesiakita.co – Ekonom senior Rizal Ramli menanggapi proyek infrastruktur yang dibanggakan presiden Jokowi yang ternyata banyak memiliki masalah. Karena memang, proyek tersebut saat ini masih membutuhkan banyak pembiayaan yang harus ditopang dari berbagai hal, termasuk subsidi.

“Laporan dari Menteri PU bahwa proyek tol masih mengalami kerugian. Tapi kalau pak Jokowi sebut perlu adjusment (pengaturan) ya wajar saja argumennya. Namun, kalau butuh 10 sampai 20 tahun, dikali saja berapa angkanya, artinya rakyat harus subsisi. Sama juga dengan LRT di Palembang, beraya yang harus disubsidi rakyat,” tegas Rizal, dikutip dari salah satu diskusi di salah satu stasiun tv swasta, beberapa waktu lalu.

Rizal juga yang menjadi kelemahan sejumlah proyek Jokowi bermasalah karena menurutnya fungsi perencanaan di era pemerintah Jokowi sama sekali tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, saat ini yang terjadi adalah sejumlah laporan dari para menterinya yang mengatakan, tidak ada masalah yang dialami terhadap apa yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah.

“Hari ini itu gak ada planning function (fungsi perencanaan). Karena dihapus oleh undang-undang tahun 2003, dimana Bank Dunia memberikan kewenangan planning kepada departemen keuangan. Harusnya plannin function ini dikembalikan ke Bappenas, karena hari ini Bappenas ini hanya ngurusin daerah saja, harusnya nasional,”jelasnya.

Rizal juga menjelaskan, mengapa banyak negara Eropa bisa berkembang, beberapa negara Asia Tenggara bisa berkembang. “Negara kita ini mix ekonomi, dimana planning function harus ada. Saat ini digabungkan ke Kementerian Keuangan, saya berharap ini nantinya akan dikembalikan,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui saat ini, dengan hadirnya Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Bappenas nyaris bukan seperti institusi utama dalam merancang pembangunan ekonomi nasional, dimana sejumlah peran dan fungsi Bappenas bahkan dikurangkan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ekonom Anthony Budiawan yang menyatakan bahwa keberadaan Bappenas harus diperkuat. “Jadi menurut saya KEIN itu dihapus karena akan terjadi konflik kepentingan pengusaha dengan kebijakan publik. Jadi kontempart-nya ialah Bappenas dan institusi ini harus diperkuat,” ujarnya, di Jakarta.

Adapun Bappenas menurutnya, merupakan pelaksana teknis keinginan presiden dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Presiden maunya begini, Bappenas harus capai itu. Jadi misalkan presiden inginkan pertumbuhan ekonomi 7 sampai 9 persen jadi tinggal disinkronkan oleh Bappenas,” jelasnya. (Fel)

Komentar

News Feed