oleh

KPK dan Wapres Akui Kebocoran Anggaran, Jokowi-Mendagri Malah Minta Prabowo Lapor KPK?

-News-453 views

indonesiakita.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menanggapi perihal adanya kebocoran anggaran hingga 25 persen, seperti yang disebutkan oleh Prabowo Subianto. Menurutnya, informasi tersebut harus didasari dengan data yang valid.

“Tidak.. tidak ada itu, saya kira harus ada data yang valid,” ujarnya kepada awak media, hari ini di Jakarta.

Ia juga meminta agar kiranya Prabowo Subianto harus membuktikan pernyataannya tersebut. Jika memang dirasa benar, maka tidak ragu ia menyarankan untuk melaporkan kebocoran anggaran dana itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).“Saya kira beliau saja harus membuktikan. Kalau perlu lapor ke KPK dong, itu saja. Silakan. Kalau memang dia mengakui itu, mana datanya?” tutup Tjahjo Kumolo singkat.

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo pun sebelumnya telah memberikan tanggapan terkait pernyataan dari Prabowo Subianto itu. Ia juga meminta bukti-bukti dan data agar tidak asal dalam memberikan pernyataan. “Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta. Jangan asal,” ungkap Jokowi beberapa waktu yang lalu.

Sementara itu, di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui bahwa ada kebocoran anggaran. “Ya, tentu. Kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang ditangkap. Pasti bocor, tapi tidak berlebihan seperti itu,” ujar JK di Markas Pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta, Jumat (8/2) lalu.

Namun, menurut JK, kebocoran yang terjadi tak sebesar yang disebutkan Prabowo. Ia mengatakan, salah satu penyebab terbesar bocornya anggaran adalah perkara korupsi. Hanya saja hal itu tak bisa digeneralisasi.

“Jangan disamaratakan, ada yang bersih, ada yang enggak. Tidak benar itu diratakan 25 persen. Anda tidak bisa korupsi, katakanlah gaji pegawai, itu kan tidak bisa dikorupsi. Yang dikorupsi itu hanya anggaran pembangunan,” jelasnya.

Namun, jauh sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan berupaya menutup lobang kebocoran 20%-40% anggaran di kementerian dan lembaga. Sayangnya komitmen pemerintah masih dianggap lemah sehingga kerap mengabaikan sistem yang sudah dirancang untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan mencegah tindak pidana korupsi.

“Menyadari hal itu (kebocoran anggaran 20-40% di kementerian dan lembaga) maka KPK mengusulkan beberapa perbaikan. Pertama segera mengimplementasikan e-planning dan e-budgeting seperti di Kota Surabaya,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (5/4/2017) lalu.

Menurut La Ode, KPK juga meminta kementerian dan lembaga untuk segera mengimplementasikan perizinan satu atap yang transparan serta akuntabel. Masukan lain dengan mendorong penerapan e-procurement untuk pengadaan barang jasa pemerinrah dan peningkatan kualitas pengawasan internal.

Ia juga mengatakan, bahwa sangat disayangkan empat langkah tersebut, kata dia, kerap diabaikan sehingga belum terlihat perbaikan dari persoalan kebocoran anggaran. Kondisi itu akibat komitmen pemerintah memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan dinilai masih rendah.

“Hasilnya belum maksimal karena komitmen pemerintah masih sangat rendah untuk melaksanakan hal-hal di atas. Tapi KPK tidak akan bosan-bosan mengkampanyekan hal-hal di atas sampai terwujud dengan baik,” jelasnya.

Sebelumnya, ia menerangkan mayoritas korupsi sudah terjadi saat perencanaan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bernegosiasi untuk menaikkan anggaran pengadaan barang dan jasa. (Fel)

Komentar

News Feed