oleh

Jokowi Banggakan Akuisisi 51% Saham Freeport di Hadapan Alumni SMA, Padahal..

-Ekonomi, Headline-3.490 views

indonesiakita.co – Calon Presiden petahana nomor urut 01 Presiden Joko Widodo mengaku akan mempertaruhkan jabatannya demi menjaga Indonesia. Hal ini ia ungkapkan di acara deklarasi Alumni SMA Jakarta Bersatu, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/2).

“Bapak ibu sekalian saya akan pertaruhkan seluruh jabatan dan reputasi saya untuk kebaikan negara ini bangsa ini dan rakyat kita. Saya tidak memiliki beban masa lalu,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa tidak masalah jika selalu difitnah dan dihujani tudingan yang tidak benar. Termasuk juga tudingan antek asing. “Waktu itu dibilang antek asing. Saya diam tapi saat ini saatnya saya berbicara. Jangan orang memiliki anggapan mentang mentang Jokowi kurus penakut,” tegasnya.

Jokowi mengungkap beberapa bukti bahwa ia tidak antek asing. Di antaranya adalah pengambilan beberapa aset negara yang telah dikelola asing mulai dari Blok Rokan dan Freeport. “2018 Blok minyak paling besar rokan dikelola lebih dari 90 tahun chevron as sudah dimenangkan pertamina 100 persen. Itu dibilang antek asing? Saya empat ahun diam saya enggak banyak bicara,” jelasnya.

Mantan Gubernur DKI ini juga bercerita, proses pengambilalihan saham perusahaan mayoritas tidaklah mudah. Maka dari itu, dia memilih diam saat merasa dihujani fitnah. “Mereka pikir, saya penakut? Mereka pikir saya tidak berani? Saya memang tidak pengen banget bicara saya hanya ingin kerja, kerja, kerja. Kadang-kadang kesabaran saya juga habis. Tapi empat tahun saya sabar, sabar sabar,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah Indonesia berhenti membuat citra ke masyarakat, seolah-olah telah mencaplok 51% saham milik PT Freeport Indonesia (PTFPI)

Sebab meski Heads of Agreement (HoA) itu telah ditandatangani oleh PT Inalum (Persero), Freeport McMoRan Inc, dan Rio Tinto, namun HoA bukan merupakan perjanjian yang mengindikasikan transaksi jual beli saham selesai.

Dia pun mengutip pernyataan Head of Corporate Communications & Government Relations Inalum, Rendi Witular, di sebuah media bahwa HoA yang telah diteken itu masih akan dituangkan dalam perjanjian lebih rinci.

“Pernyataan ini perlu diapresiasi mengingat jelas bahwa HoA bukanlah perjanjian yang mengindikasikan telah selesainya transaksi jual beli participating interest dari Rio Tinto dan jual beli saham dari Freeport sehingga Indonesia melalui Inalum telah menjadi pemegang saham 51% dari PT FI,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/7/2018) lalu.

“Ada baiknya klaim yang mengatakan Indonesia telah berhasil menjadi pemegang saham 51% dihentikan,” jelasnya.

Hikmahanto juga mengutip pernyataan Rendi Witular itu bahwa masih ada sejumlah langkah yang harus diambil agar PTFI berada di tangan Indonesia, di mana langkah selanjutnya adalah negosiasi untuk perjanjian teknis. “Bukannya tidak mungkin langkah ini gagal di tengah jalan. Suatu hal yang tentu tidak diharapkan,” lanjutnya.

Selain itu masih berdasarkan pernyataan Rendi Witular, menurut Hikmahanto, terdapat empat isu lain selain divestasi yang harus dibahas, salah satunya ialah akan diadakannya perjanjian stabilisasi investasi untuk PTFI.

“Isu ini sangat janggal bila ada dalam HoA. Janggal karena Inalum bukan regulator yang menentukan besaran pajak dan royalti. Pihak yang menentukan pajak dan royalti adalah pemerintah. Sehingga tidak seharusnya isu besaran pajak dan royalti diatur dalam HoA. Tidak mungkin Inalum memerintahkan pemerintah,” paparnya.

Adapun menurutnya, Freeport seharusnya menandatangani perjanjian stabilisasi investasi dengan pemerintah. Namun bila pemerintah melakukan hal itu, berarti kedaulatan negara akan dibelenggu dengan sebuah perjanjian oleh entitas swasta. 

“Bila ini terjadi maka Indonesia seolah kembali ke era VOC, di mana sebuah perusahaan swasta membelenggu berbagai kerajaan di Nusantara,” sambung Hikmahanto.

Selain itu menurutnya, bahwa perjanjian stabilisasi investasi sangat bertentangan dengan pasal 169 (a) Undang-undang Mineral dan Batubara yang menyatakan setelah Kontrak Karya berakhir maka tidak ada lagi perjanjian. 

“Perjanjian stabilisasi antara Freeport dengan pemerintah pun akan bertentangan dengan pasal 1337 KUHPerdata yang intinya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Hal janggal lain dalam HoA adalah diaturnya perubahan dari Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sebab seharusnya masalah ini sudah tidak ada lagi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2017. 

“Dalam PP tersebut bagi Freeport apabila tetap ingin melakukan ekspor maka KK mereka harus mengubah KK menjadi IUPK. Bila tidak maka pemerintah sudah seharusnya melarang ekspor dilakukan. Hasil tambang Freeport harus dimurnikan di Indonesia,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed