oleh

Jokowi ‘Offside’ Soal Kebocoran Anggaran, KPK Sudah Katakan Sejak 2017 dan Ini Kata Sandi

indonesiakita.co – Pernyataan Jokowi soal adanya kebocoran dana anggaran negara mendadak menjadi sorotan publik. Pasalnya, ia terlihat kesal dengan meminta calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto agar berbicara dengan menggunakan data dan fakta.

“Jangan asal, laporkan ke KPK. Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin saja ke KPK. Duit gede banget itu,” ujar Jokowi usai menghadiri perayaan Imlek Nasional 2019 di Ji-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (7/2) kemarin.

Jokowi kemudian menyinggung tuduhan Prabowo pada 2014 lalu bahwa ada kebocoran anggaran negara sebanyak Rp 7.200 triliun.
“Dulu 2014 coba diingat-ingat, katanya bocor Rp 7.200 triliun. sekarang itu bocornya kalau 25 persen itu berarti Rp 500 triliun. Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta,” ucap Jokowi.

Menanggapi hal ini, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyatakan, bahwa apa yang dikatakan oleh Prabowo bukan isapan jempol belaka.

“Pak Prabowo ngomongnya sudah dari 2014, benar terjadi. Lihat saja data KPK, lihat saja data BPK, kita lihat angka-angkanya luar biasa, ada yang Rp 5 T ada yang Rp 3 T. Kalau dijumlah bisa mencapai angka yang sangat besar,” kata Sandi di Jakarta, hari ini.

Ia menambahkan, bahwa kebocoran tersebut bisa terus terjadi. Sebab, KPK bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) setiap saat dikarenakan korupsi yang marak. Menurutnya permasalahan itu terjadi karena elite tak cakap mengelola keuangan negara.

“Bayangkan kalau tiap hari (OTT) Rp 1 T, Bisa Rp 365 Triliun. Jadi buat kita ini jangan digunakan sebagai ajang saling serang, tapi introspeksi, bahwa anggaran kita belum digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Anggaran kita masih banyak yang tidak dikelola secara profesional,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, jauh sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan berupaya menutup lobang kebocoran 20%-40% anggaran di kementerian dan lembaga.

Sayangnya komitmen pemerintah masih dianggap lemah sehingga kerap mengabaikan sistem yang sudah dirancang untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan mencegah tindak pidana korupsi.

“Menyadari hal itu (kebocoran anggaran 20-40% di kementerian dan lembaga) maka KPK mengusulkan beberapa perbaikan. Pertama segera mengimplementasikan e-planning dan e-budgeting seperti di Kota Surabaya,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (5/4/2017) lalu.

Menurut La Ode, KPK juga meminta kementerian dan lembaga untuk segera mengimplementasikan perizinan satu atap yang transparan serta akuntabel. Masukan lain dengan mendorong penerapan e-procurement untuk pengadaan barang jasa pemerinrah dan peningkatan kualitas pengawasan internal.

Ia juga mengatakan, bahwa sangat disayangkan empat langkah tersebut, kata dia, kerap diabaikan sehingga belum terlihat perbaikan dari persoalan kebocoran anggaran. Kondisi itu akibat komitmen pemerintah memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan dinilai masih rendah.

“Hasilnya belum maksimal karena komitmen pemerintah masih sangat rendah untuk melaksanakan hal-hal di atas. Tapi KPK tidak akan bosan-bosan mengkampanyekan hal-hal di atas sampai terwujud dengan baik,” jelasnya.

Sebelumnya, ia menerangkan mayoritas korupsi sudah terjadi saat perencanaan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bernegosiasi untuk menaikkan anggaran pengadaan barang dan jasa. (Fel)

Komentar

News Feed