oleh

Kemenkumham Sebut Remisi Jokowi untuk Pembunuh Wartawan Sebuah Kelalaian

-Headline, News-265 views

indonesiakita.co – Pemberian remisi terhadap I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan seorang wartawan di Bali masih menuai reaksi berbagai pihak, terutama dikalangan wartawan. Kini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengakui ada kelalaian dalam memberikan remisi tersebut.

Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, menyatakan, bahwa lembaganya tidak memeriksa secara detail nama-nama calon penerima remisi, termasuk Susrama.
“Kami tidak melakukan profiling satu per satu (pada penerima remisi),” kata Sri di Denpasar, Bali, Sabtu 2 Februari kemarin. “Ada aspek rasa keadilan masyarakat yang luput dari kami untuk memahami kasus secara holistik,” ujarnya, hari ini.

Dimana pada kasus ini, I Nyoman Susrama, yang merupakan kader PDI-P serta mantan caleg di Bali terbukti membunuh wartawan Radar Bali, Anak Agung Gede Narendra Prabangsa, tahun 2009 silam.

Sosok yang juga merupakan adik kandung eks Bupati Bangli, Nengah Arnawa, itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan tersebut.
Desember 2018, Susrama menerima remisi berdasarkan keputusan yang diteken Presiden Joko Widodo. Kebijakan itu menuai polemik, salah satunya soal jaminan kebebasan pers di Indonesia.

Sri menyebut pemberian remisi untuk Susrama sebenarnya tak melanggar regulasi apapun, karena menurutnya, Susrama berkelakuan baik selama menjalani hukuman dan mengikuti program pembinaan selama minimal lima tahun. Hal ini ia katakan pada saat menghadiri diskusi dengan Solidaritas Jurnalis Bali.

Selain itu, Sri Puguh menyarankan para pihak yang keberatan mengajukan surat keberatan kepada Jokowi. Prosedur itu disebutnya dimungkinkan oleh UU 30/2014 tentang administrasi pemerintahan.

Sebagai informasi, Susrama masuk dalam daftar 119 terpidana penerima remisi per 7 Desember 2018. Lima tahun lalu Susrama pernah memohon remisi, tapi ditolak karena penerima pengurangan hukuman setidaknya harus sudah menjalani masa hukuman 10 tahun dan berusia lebih dari 50 tahun.
Karena remisi terlanjur diberikan,
Ia juga menyarankan para pihak yang keberatan mengajukan surat keberatan kepada Jokowi. Prosedur itu disebutnya dimungkinkan oleh UU 30/2014 tentang administrasi pemerintahan.

Sementara itu, pada forum yang sama, Solidaritas Jurnalis Bali menyerahkan surat keberatan atas remisi Susrama dengan menyebut, bahwa pemberian remisi dari penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 melanggar aspek hukum dan sosiologi.

Dari sisi sosiologi, Susrama tidak pernah mengakui perbuatannya. Kelompok wartawan menganggapnya tidak menyesal setelah melakukan pembunuhan. “Kami harap Kemenkumham bisa segera mengajukan surat keberatan ini pada presiden karena jika sampai 7 Maret tidak ada gugatan, remisi ini akan berlaku,” kata I Made Suardana, pengacara yang mewakili SJB.

Sebagai informasi, I Nyoman Susrama dalah merupakan adik dari Bupati Bangli yang menjabat sejak 2000 hingga 2010, yakni, I Nengah Arnawa. Dimana saat kasus pembunuhan itu terjadi, Nyoman Susrama baru saja terpilih sebagai anggota DPRD Bangli dari PDIP, namun belum dilaksanakan pelantikan.

Ia merupakan calon legislatif (caleg) PDIP yang terpilih sebagai anggota DPRD Bangli periode 2009-2014, dengan nomor urut 10 dan meraih suara terbanyak, yakni 4.800 suara di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.(Fel)

Komentar

News Feed