oleh

Jokowi Harus Belajar dari Tim Ekonomi Gus Dur

-Opini-447 views

indonesiakita.co – Pernahkah anda mendengar istilah ‘beri aku kail, jangan beri aku ikan?, tampaknya anda akan merasakan bahwa pepatah tersebut memiliki makna yang sangat dalam, terhadap sisi kehidupan manusia. Tentunya kata-kata tersebut pernah kita dengar sebagai ungkapan bagaimana seseorang berupaya memperkuat dirinya dengan tidak menerima apa yang langsung dirasakan oleh perut, yang sebetulnya adalah bersifat sementara.

Ya, kenyang, dan bisa tenang (katanya). misal saja dengan memberi uang, atau makan, tentunya makanan habis, ataupun uang habis dan kemudian sosok yang diberikan akan mencoba meminta yang sama karena menurutnya hal tersebut langsung terasa di perut.

Tiba-tiba saya menyempatkan diri untuk membaca artikel berita tentang mantan Menko Ekuin di era Gus Dur, yakni Rizal Ramli yang dengan tegasnya bahwa tak serumit seperti apa yang dilakukan pemerintah saat ini untuk meingkatkan pertumbuhan ekonomi.

Saya mencoba mengutip pernyataan beliau pada saat memberikan keteranagan persnya di Kota Pasuruan, Jawa Timur, pada Jum’at (1/2/2019) lalu. Dimana ia menyatakan, bahwa di era kepemimpinan Gus Dur, ia berhasil meingkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara salah satunya adalah menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahkan dua kali lipat sepanjang masa kepemimpinan Gus Dur, yakni dengan besaran hingga 125 persen.

Tapi yang membuat saya tertawa adalah, cara yang dilakukan Rizal adalah metode yang sangat ringat, tapi mengena. Rizal menyatakan, ketika gaji PNS naik dua kali lipat, daya beli masyarakat, terutama PNS akan mengalami kenaikan, dan ia menyatakan bahwa cara tersebut menuai keberhasilan.

Ini sangat lucu, ngeselin tapi nyatanya tak dapat dipungkiri karena memang sangat masuk akal.

Selain itu, Rizal juga menyatakan, bahwa petani dan pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) saat itu banyak yang mengalami kesulitan dalam membayar kredit karena tingginya bunga yang ditetapkan yang mencapai 80 persen.

Lagi-lagi, langkah yang tidak biasa dilakukan tim ekonomi Gus Dur, dengan memutuskan untuk menghapus bunga dan petani atau UMKM hanya wajib membayar pokok kredit.  Selain itu, Gus Dur juga berupaya menaikkan ekspor hingga dua kali lipat dan melakukan stabilisasi harga beras sepanjang masa pemerintahannya, dan Gus Dur mampu mengembalikan laju ekonomi Indonesia.

Berkaca pada hari ini, dimana presiden Joko Widodo sedang gencar-gencarnya memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat Indonesia. Adapun yang menjadi fokus saya adalah pada Program Keluarga Harapan (PKH).

Bahkan, Presiden Jokowi berencana menaikkan bantuan tersebut mencapai Rp 34 triliun atau naik sebesar Rp 15 triliun dari angka tahun ini yang hanya Rp 19 triliun.

Sebagaimana diketahui, mantan Menteri Sosial Idrus Marham menyatakan bahwa pemerintah akan menaikkan bantuan tersebut pada 2019. Jika tahun 2018 bantuan hanya sebesar Rp1,89 juta per keluarga per tahun, pada tahun depan bantuan akan dinaikkan menjadi Rp2 juta per keluarga per tahun.

Lalu, pertanyaannya apakah efektif uang sebesar Rp 2 juta yang diberikan pemerintah kepada warga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jikalaupun dapat meningkatkan daya beli, tentunya hal tersebut bersifat sementara, karena membeli kebutuhan pokok saja sebulan dipastikan habis.

Tentunya berbeda hal dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur, dimana PNS yang diberikan bantuan kenaikan gaji bersifat sustain, panjang, karena didasari efektifitas pekerja dan jangka panjang.

Saya menilai bantuan yang bersifat materi secara langsung kepada masyarakat sangat tidak mendidik. Bahkan, merangsang masyarakat untuk kembali menunggu bantuan berikutnya yang akan diberikan oleh pemerintah hingga bisa saja mengakibatkan masyarkaat menjadi kelompok pemalas, bahkan bisa mengarah pada ‘candu terhadap bantuan’.

Mengapa?teori tersebut tidak menstimulus manusia untuk berusaha ‘mencari’ penghasilan melalui skema kerja, maupun usaha (karena terbilang angka yang didapat sangat kecil). Padahal, yang menjadi pekerjaan rumah adalah peningkatan lapangan kerja yang seharusnya ditingkatkan.

Namun, lagi-lagi, kebijakan paket ekonomi sebagaimana beberapa waktu lalu diumumkan pemerintah akan menyulitkan generasi muda untuk dapat bersaing dengan pihak asing, karena dalam kebijakan tersebut dimana Daftar Negatif Investasi diatur dalam Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016, yang di antaranya menyatakan investor asing bisa menanamkan modalnya dengan tiga kategori bidang usaha, yaitu terbuka, terbuka dengan syarat atau kemitraan untuk UMKM dan Koperasi, dan tertutup atau terlarang.

Semua kebijakan bertabrakan, tidak singkron dan selaras dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarkat serta menaikkan pertumbuhan ekonomi. Jika saja, masyarakat sadar akan hal ini, tentunya Jokowi mengalami degradasi kepercayaan dari masyarakat.

Jokowi harus belajar dari Tim ekonomi Gus Dur. (Muda Saleh/ Analis Sosial)

Komentar

News Feed