oleh

Dihantam Buruh Soal Omnibus Law ‘Cilaka’, Istana Bilang Begini…

-News-3.176 views

indonesiakita.co – Aksi yang dilakukan buruh di Gedung DPR/MPR terkait RUU Omnibus Law – Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) mendapat tanggapan serius dari Istana. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan indikasi yang membuat para buruh seolah belum mengerti substansi omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja.

Hal ini menurutnya, terlihat dari asumsi perubahan pasal-pasal yang terkesan merugikan mereka. Misalnya, soal cuti dan pesangon. “Saya pikir substansinya belum terdistribusi, justru yang beredar substansi banyak yang tidak benar. Cuti hamil katanya dihilangkan, padahal kata Pak Airlangga (Menko Perekonomian) tidak,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

Moeldoko menambahkan, bahwa pemerintah justru ingin omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja ini bisa mengakomodir kalangan pekerja dan pengusaha. Namun di sisi lain tetap memberi kepastian dan berdampak pada pertumbuhan investasi Indonesia.

“Itu lah persepsi, tapi belum tahu substansi utuh, terus dikomentari jadi bias, tunggu dulu. Jangan berpikir negatif dulu, tapi lihat secara positif karena pemerintah ingin menciptakan hal yang positif,” jelasnya.

Sebelumnya, buruh yang tergabung dalam aliansi gerakan buruh bersama rakyat (Gebrak) melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja lantaran dianggap merugikan para pekerja, kemarin di Gedung DPR/MPR RI.

Dalam aksinya, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi dasar para buruh menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Misalnya para pengusaha dianggap akan lebih mudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Omnibus law kematian bagi kaum buruh, omnibus law mempermudah PHK bagi kaum buruh, omnibus law meniadakan pidana bagi pengusaha nakal,” imbuh kata Ketua Umum Kasbi, Nining Elitos dari atas mobil komando di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Selain itu, para buruh juga menolak sistem pengupahaan yang ada dalam draft beleid tersebut. Menurut mereka sistem pengupahan nantinya akan diubah menjadi perhitungan jam. Jika pekerja bekerja kurang dari 40 jam seminggu berpotensi mendapatkan gaji di bawah upah minimum.

Kemudian buruh juga menolak perubahan pesangon menjadi tunjangan PHK. Isi tunjangan tersebut kabarnya mencapai 6 bulan upah. Sebelumnya pesangon untuk PHK sendiri diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003.

Dalam ini, buruh juga menilai, bahwa pemerintah juga dinilai memperlebar karpet merah bagi Tenaga Kerja Asing (TKA). Dalam beleid itu pengusaha boleh mempekerjakan TKA yang tidak memiliki keterampilan khusus (unskilled workers). (Fel)

Komentar

News Feed