oleh

Langgar UU Soal Tim Hukum PDIP, ICM Desak Jokowi Pecat Yasonna

indonesiakita.co – Keterlibatan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam tim hukum PDIP yang dibentuk guna menghadapi KPK terkait kasus Harun Masiku berbuntut panjang. Ia dinilai telah melanggar UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang melarang menteri rangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN/APBD. 

“Kita tahu salah satu sumber keuangan partai politik adalah dari APBN dan APBD,” ujar Direktur Indonesian Court Monitoring (ICM) Yogyakarta, Tri Wahyu di Yogyakarta, kemarin.

Ia mengaku pihaknya telah mengirim surat kepada presiden Joko Widodo untuk segera memecat Yasonna. “Makanya kami laporkan ini dan kami tunggu bapak presiden dalam 7×24 jam untuk memberikan sanksi berat kepada saudara Yasonna Laoly,” sambungnya.

Adapun surat tersebut telah dikirim melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta pada Senin (20/1) yang juga ditembuskan kepada Buya Syafii Maarif, Mustofa Bisri, dan Shinta Nuriyah Wahid yang selama ini dihormati Jokowi.

Wahyu menjelaskan, bahwa ada beberapa point yang dilanggar politisi PDI-P tersebut, yakni; Pertama, Yasonna menjabat sebagai Ketua DPP bidang hukum dalam kepengurusan PDIP.

Kemudian, Yasonna terlibat dalam pembentukan tim hukum PDIP pada 15 Januari lalu. Tim hukum dibentuk terkait kasus dugaan korupsi anggota KPU Wahyu Setiawan dan beberapa kader PDIP, salah satunya adalah Harun Masiku yang masih diburu KPK.

Hal ini menurut Wahyu jelas terlihat ada konflik kepentingan dalam jabatan yang diemban Yasonna. Karenanya, ICM meminta Jokowi untuk mencopot Yasonna.

“Pejabat publiknya seharusnya siap 24 jam melayani publik. Artinya, kalau sudah disumpah menjadi pejabat publik, maka harus pro pada jabatan publiknya. Tidak menjadi petugas partai ataupun petugas golongan atau pribadi,” jelas Wahyu.

Selain itu, Wahyu juga menganggap Yasonna juga melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri, yaitu Peraturan Menkumham No 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kemenkumham.

Dalam lampiran Peraturan Menkumham itu dijelaskan bahwa konflik kepentingan bisa berupa tekanan politik dalam pelayanan keimigrasian.

Wahyu merujuk dari investigasi media tentang keberadaan Harun Masiku, kader PDIP yang telah menjadi tersangka KPK namun masih belum diketahui pasti keberadaannya.

Dalam investigasi itu, Harun disebut telah berada di Indonesia saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 8-9 Januari. Namun, Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham menyatakan Harun sudah berada di Singapura sejak 6 Januari dan belum pulang ke Indonesia hingga kini.

Wahyu menduga Ditjen Imigrasi Kemenkumham yang dipimpin oleh Yasonna tak mau terbuka karena Harun sama-sama kader PDIP. Harun juga diduga tahu sejauh mana keterlibatan pengurus PDIP lainnya dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) DPR. (Fel)

Komentar

News Feed