oleh

Sri Mulyani ‘Lempar Bom’ Kasus Jiwasraya ke Erick Thohir

indonesiakita.co – Skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ternyata masih belum menemukan titik penyelesaian. Kini, Menteri Keuangan Sri Mulyani justru menyerahkan masalah tersebut kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Padahal sebelumnya, ia mengatakan akan menelusuri kasus tersebut kesejumlah pihak, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun penyelesaian diserahkan kepada Erick Thohir karena Kementerian BUMN dinilai memiliki tanggung jawab pengurusan secara korporasi. Bahkan Sri Mulyani mengklaim sudah memiliki sejumlah jurus untuk menyelamatkan Jiwasraya. “Itu nanti dari Menteri BUMN akan ada penanganan untuk keseluruhan company-nya,” ujar Sri di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/1) kemarin.

Namun, saat ditanya soal masalah yang juga dialami PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri. Sri tidak memberikan komentar. “Nanti kami lihat,” jelasnya singkat.

Sebelumnya diketahui, Sri yang juga merupakan Ketua Komite Satbilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan langsung menemui BPK untuk mambahas risiko sistemik kasus Jiwasraya. “Nanti kita lihat dulu (bertemu) dengan BPK lah ya,” ujar dia ketika ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri, Kamis (9/1/2020) lalu.

Sebagai informasi, Jiwasraya membukukan kerugian Rp 13,7 triliun pasca September 2019. Pada posisi November 2019 Jiwasraya diperkirakan mengalami negatif ekuitas sebesar Rp 27,7 triliun. Kerugian itu karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund (COF) yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi yang dilakukan secara masif sejak 2015.

Dimana masalah keuangan Jiwasraya muncul ketika perusahaan gagal membayar klaim polis nasabah senilai Rp802 miliar pada Oktober 2018. Hal ini disebabkan karena ‘seretnya’ likuiditas perusahaan.

Penundaan bayar itu kemudian menjadi bumerang. Sebab, perusahaan kini memiliki kewajiban pembayaran klaim dan bunga kepada nasabah mencapai Rp12,4 triliun.

Di sisi lain, masalah juga muncul karena perusahaan asuransi negara itu menempatkan investasi pada saham-saham ‘tak jelas’. Akibatnya perusahan terindikasi kerugian mencapai Rp10,4 triliun.

Dampak dari kasus ini, Komisi IV DPR RI meminta penyelesaian permasalahan polis bancassurance nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) lewat penegakan hukum. Komisi VI juga merekomendasikan pembentukan panitia kerja atau panitia khusus terkait penyelesaian permasalahan tersebut dan meminta Jiwasraya membuat rencana strategis penyelesaian masalah.

Selain itu DPR juga membuka komunikasi dengan nasabah polis bancassurance Jiwasraya. Hal itu bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepastian penyelesaian pembayaran klaim sehingga meminimalisasi efek masalah terhadap sistem keuangan dan perekonomian secara nasional. (Fel)

Komentar

News Feed