oleh

Guru Honorer Sebut Program Jokowi Soal P3K Merupakan Sistem Perbudakan Modern

-Ekonomi-143 views

indonesiakita.co – Pemerintah sebelumnya memastikan akan memberikan kesejahteraan kepada guru honorer secara berkala. Seperti diketahui, tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) telah dilakukan oleh Kemenpan-RB untuk para peserta calon pegawai negeri sipil yang tidak lolos tes.

“Salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan adalah dengan memberikan kesempatan bagi honorer guru ikut tes P3K. Teknisnya bisa langsung ke Menpan-RB,” ujar Jokowi saat kunjungan kerja di Palembang, Sumatra Selatan, Minggu (25/11) lalu.

Dimana para pegawai yang berstatus P3K akan mendapatkan hak penerimaan pendapatan dan tunjangan yang sama dengan pegawai yang berstatus sebagai PNS. Hanya saja pegawai P3K tidak mendapatkan hak tunjangan hari tua.

Jokowi menjelaskan, dirinya menganggap guru merupakan inspirasi dalam memberikan ilmu setiap manusia. Guru membimbing para siswa hingga bisa menjadi seseorang yang sukses di masa yang akan datang.

“Guru juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saya ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru dari Sabang sampai Merauke,” tutupnya.

Namun, desakan datang dari Guru honorer dan pegawai tidak tetap (PTT) kependidikan yang berencana mengajukan gugatan judicial review terhadap UU ASN (Undang-Undang Aparatur Sipil Negara) ke Mahkamah Konsitusi atau MK. Adapun gugatan guru tidak tetap (GTT)/PTT ini rencananya didaftarkan ke MK pada pekan depan.

Guru honorer ini menggugat PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Mahkamah Agung (MA).

“Kami menolak itu dan meminta majelis hakim konstitusi meninjau kembali UU ASN khususnya pasal 94 yang mengatur tentang PPPK,” ujar pengacara guru honorer, Andi Muhammad Asrun, hari ini.

Ia menegaskan, bahwa gugatan ini sebagai bentuk protes GTT/PTT yang menolak PPPK. Selain itu menurutnya, PPPK dinilai bentuk perbudakan modern dan tidak pantas disematkan kepada guru yang notabene adalah jabatan profesi. “Kalau guru dikontrak, bagaimana mutu pendidikan bisa bagus. Saya tidak mengerti dengan arah kebijakan pemerintah,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed