oleh

Indonesia Negara Hoax?

-Opini-80 views

indonesiakita.co – Hoax, atau informasi yang tak dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya adalah merupakan salah satu penyakit yang sampai saat ini masih menghantui bangsa Indonesia. Bahkan tak sedikit, pelaku penyebaran hoax berakhir di dalam jeruji tahanan,

Memaknai arti hoax sendiri, diharapkan agar masyarkat dapat menilai bahwa penyakit ini bukan hanya saja berada di sektor politik, melainkan ekonomi, budaya dan banyak hal tentang kehidupan manusia sehari-hari.

Selama ini yang kita lihat, hoax mewarnai informasi di seputar sosial media, seperti facebook dan Twitter yang tidak diperkuat dengan data dan fakta yang akurat. Padahal, jika dikaitkan dengan istilah informasi maupun penyampaian pesan, sebetulnya hoax telah meluas ke dalam berbagai macam tindakan, salah satunya penjabaran hasil kerja, baik perorangan, perusahaan hingga pada skala besar, yakni pemerintahan.

Sekali lagi, jika informasi penyampaian tidak tepat adalah hoax, saya menganalisa bahwa apa yang juga disampaikan oleh sejumlah kepala daerah mengenai janji kampanye akan melawan berbagai hal tentang korupsi namun pada implementasinya tidak sesuai fakta, hal tersebut juga bisa dikatakan hoax. Karena kepala daerah tersebut menyampaikan informasi kepada masyakrat bahwa ia akan menjalankan tugasnya sesuai dengan janji kampanye sebelumnya.

Jika dihitung, berapa jumlah kepala daerah, anggota DPR yang ditangkap karena melakukan tindakan korupsi, tentunya bisa disimpulkan, jika Anggota DPR mewakili asprirasi sebuah daerah, dan kepala daerah merupakan representatif dari daerah tertentu itu artinya nyaris, wabah ‘hoax’ telah mengakar di seluruh penjuru Indonesia.

Lalu bagaimana dengan janji kampanye kepala negara, presiden misalnya. Saya mencoba mengambil contoh apa yang pernah dikatakan oleh Joko Widodo, pada Muktamar PKB 2014, yang sempat menyebutkan bahwa ia menyatakan keheranannya terhadap impor yang cenderung terus dilakukan, padahal menurutnya, Indonesia tidak kekurangan hasil pangan.

“kita ini negara yg sangat luas, air sangat banyak, kok beras impor, gula impor, jagung impor, buah impor, kedelai impor, garam impor, cabai impor, bawang putih impor. kok bisa impor semua? apanya yg salah! ada yg keliru!

Selain itu, dengan mengutip kompas.com (02/07/2014, 21:51 WIB) jokowi: Petani Harus Dimuliakan, Stop Impor.

Dimana saat itu, Joko Widodo mengaku akan menghentikan kebijakan impor pangan jika ia terpilih menjadi presiden 2014 bersama wakilnya, M Jusuf Kalla. Menurut Jokowi, Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah dengan tanah yang subur ini seharusnya jadi negara pengekspor.

“Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok,” kata Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (2/7/2014).

Namun, pada realisasinya, saat ini yang terjadi impor pangan, baik beras, garam dan gula yang belakangan ini sempat menuai reaksi banyak pihak tentunya mengingatkan kita akan janji kampanye Jokowi pada saat itu.

Lalu pertanyaannya, apakah ini hoax?, saya tidak bisa menjabarkannya, namun saya hanya menganalisa bahwa janji kampanye kepala daerah, anggota DPR yang mewakili sebuah daerah atas wilayah pemilihannya, namun tidak menjalankan fungsinya dan justru sebaliknya melakukan tindakan kesalahan seperti korupsi, saya meyakini informasi (penyampaian pesan-atau janji kampanye)nya adalah hoax.

Saya mengingatkan sekali lagi kepada masyarakat, bahwa hoax adalah bukan hanya sekedar informasi miring yang dilontarkan oleh perseorangan, namun justru perseorangan yang mewakili lembaga, institusi (maksudnya adalah pimpinan) itu artinya ia telah menyebar wabah hoax dalam lembaga atau institusinya.

Masyarakat harus jeli, cermat menanggapi hal ini, namun pada realitanya, Masyarakat Indonesia yang bersifat konsumtif ini selalu cenderung tidak memandang apa yang dikonsumsi, apa yang digemarinya dari sisi yang lain. Jika senang, jika suka, nikmati bahkan sama sekali tak ada memandang dari sisi yang dapat merugikannya.

Saya mengambil contoh pilpres 2019 yang sebentar lagi dihadapi, beberapa group WhatsApp yang saya temui, banyak sekali kecenderungan masyarakat, penggila tokoh atau kandidat tertenu yang memberikan alasan yang sebetulnya memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia hanya memiliki kemampuan kritis yang tak terarah.

Mengapa akhirnya masyarakat yang harus dibingungkan, padahal sejatinya kepala negara adalah pelayan, mengapa tidak calon pemimpin yang repot mempresentasikan visi-dan misinya dan masyarakat hanya melihat, jika cocok oke, atau sebaliknya. Mental, moral bangsa Indonesia nyaris jungkir balik dalam kurun waktu munculnya istilah relawan.

Saya mengajak anda memutar teori terbalik terhadap apa yang saya miliki. Jika kasus korupsi merajalela, masalah ekonomi tidak terselesaikan dengan baik, hoax mewabah dimana-mana, bahwa sesungguhnya siapa yang seharusnya bertanggung jawab.

“Jika dalam rumah tangga orang tua memiiki 4 orang anak, dan keempatnya melakukan korupsi, tidak bisa mengelola keuangan keluarga, membuat informasi yang tak bisa dipertanggung jawabkan kepada warga sekitar, siapa yang disalahkan? (a, orang tuanya karena tak bisa menjaga anaknya, b, anaknya terlalu liar karena tak memandang reputasi orang tua, c, pendidikan anak yang asal-asalan, atau d, lupa akan hukuman Tuhan yang menantinya).

Nikmati kopinya, selamat menjalankan akhir pekan bersama keluarga anda. Salam (Muda Saleh / Analis Sosial Universitas Bung Karno)

Komentar

News Feed