oleh

YLBHI Sebut Program Reforma Agraria Jokowi Tak Selesaikan Sengketa Lahan

indonesiakita.co – Program reforma agraria yang diandalkan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ternyata dinilai tidak menyelesaikan persoalan sengketa lahan, melainkan hanya sertifikasi tanah milik warga sendiri. Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Siti Rakhma Mary Herwati menyatakan, hal tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang ada.

“Tidak ada penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh. Kalau kita bicara reforma agraria seharusnya itu mengacu pada TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembaharuan agraria dan sumber daya alam,” tegasnya, dalam pertemuan ‘Catatan Hukum dan HAM 2018 di Kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (8/1/2019) kemarin.

Ia menjelaskan, bahwa reforma agraria setelah 1998 justru banyak mengkriminalkan masyarakat dan konflik tidak terselesaikan karena pemerintah tidak mau memberikan lahan yang masih dalam konflik kepada masyarakat.

Sementara itu, untuk konflik perusahaan dan masyarakat, perusahaan tidak ada yang rela memberikan lahannya kepada masyarakat sehingga diambillah solusi kemitraan atau plasma yang ditolak oleh masyarakat.

“Masyarakat menolak karena yang diminta adalah hak atas tanah, bukan kemitraan sehingga persoalan-persoalan konflik perusahaan dan masyarakat tidak terselesaikan.
Reforma agraria yang terjadi sekarang, hanya sertifikasi yang diberikan kepada tanah milik warga sendiri dan tidak menjawab persoalan sengketa tanah,” tambahnya.

Siti juga mencontohkan, untuk pihak yang secara sejarah tanahnya diambil oleh Perhutani ditawarkan solusi perhutanan sosial yang tidak bisa menyelesaikan masalah.

“Jadi, yang dinamakan reforma agraria adalah perubahan struktur ketimpangan penguasaan lahan yang juga harus didasarkan pada pendataan lahan secara menyeluruh,” jelasnya.

Adapun reforma agraria menurutnya, seharusnya dimulai dari penyelesaian konflik dengan berdasarkan hak-hak masyarakat. “Lalu kemudian ketika tanah telah diperjuangkan menjadi tanah negara bebas, selanjutnya didistribusikan kembali ke masyarakat yang dulu kehilangan tanahnya,” pungkasnya,”.

Sebagai informasi, dari data-data kasus Yayasan LBH Indonesia, kasus agraria meningkat dari tahun 2017 ke 2018. Pada 2018, YLBHI menangani 300 kasus konflik agraria di 16 provinsi dengan luas lahan konflik mencapai 488.404 hektare. (Fel)

Komentar

News Feed