oleh

Hasil Ekspor Masuk ke Sistem Perbankan Indonesia, Ide Brilian Rizal Ramli yang Pernah Ditolak?

indonesiakita.co – Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, pemerintah akan segera menerbitkan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Adapun saat ini Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal itu telah rampung begitu juga aturan teknis turunannya yakni Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Ya, memang itu menjadi bagian dari paket kebijakan 16. Nanti saya dan Pak Darmin (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) akan sampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) sudah selesai. Kemenkeu dan BI juga sudah bikin MoU,” ujarnya, di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, bahwa dengan adanya aturan tersebut, seluruh DHE dari kegiatan usaha di bidang SDA diharapkan bisa ditempatkan dalam sistem keuangan Indonesia, dan nantinya, DHE SDA wajib ditempatkan dalam rekening khusus pada bank devisa dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif berupa keringanan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga deposito di rekening tersebut. Perincian diskon pajak bunga deposito yakni untuk simpanan 1 bulan terkena pajak 10 persen, 3 bulan 7,5 persen, 6 bulan 2,5 persen, dan lebih dari 6 bulan terkena 0 persen.

Sementara, untuk devisa yang dikonversi ke rupiah terkena pajak 7,5 persen untuk yang disimpan 1 bulan, 5 persen untuk 3 bulan, dan 0 persen untuk yang disimpan 6 bulan atau lebih.

Untuk mendukung implementasinya, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati kerja sama pemanfaatan dan pemantauan yang terintegrasi atas data informasi devisa terkait kegiatan ekspor dan impor melalui Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (Simodis).

Kesepakatan dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati pada Senin (7/1/2019) kemarin.

Menanggapi keputusan ini, ekonom senior Indonesia Rizal Ramli menyatakan, bahwa langkah tersebut sebetulnya sudah ia ajukan pada saat berada di dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo.

“Saya sudah upayakan waktu masih berada di kabinet. Tapi saat itukan saya Menko Maritim, karena memang sensitif dan akhirnya ditolak. Dan saya usulkan di kabinet melalui rapat dengan Menko Ekonomi, Gubernur BI Agus Marto, dan Menkeu Bambang Brodjonegoro. Saya jelaskan bahwa sistem pendapatan ekspor di Indonesia harus masuk ke sistem perbankan kita dulu, baru akhirnya dikeluarkan,” ujar Rizal, dikutip dari sebuah tayangan youtube yang beredar di sosmed, hari ini.

Rizal menjelaskan, bahwa sebelumnya, Thailand hanya memiliki 5 persen hasil ekspornya yang masuk ke dalam negeri, kini, menurut Rizal negera tersebut memiliki peningkatan yang sangat luar biasa. “Sekarang sudah hampir 90 persen. Jadi, dampak dari fluktuasi berkurang,” tambahnya.

Tapi saat itu, dengan berbagai alasan, karena saya tau, pengusaha banyak yang ngelobi dan pendapatan ekspor saat ini dimasukan ke bank di Singapura dan Hongkong, dan yang dimasukkan ke Indonesia hanya untuk ‘working capital, buat modal kerja doang. Tapi real moneynya disimpan ke luar negeri. Inikan terobosan, jadi jangan mikir yang macam-macamlah, mau review 500 komoditi, kurang kerajaan,” jelas Rizal.

Mantan anggota penasihat ekonomi PBB ini juga menambahkan, saat itu ada resitensi dari Gubernur BI Agus Marwoto yang tidak menyetujuinya. “ Tapi saya kira saat ini Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bisa melakukannya dan bagus,” tutup Rizal. (Fel)

Komentar

News Feed