oleh

Merasa Tak Dilibatkan Soal Skema Pembagian Saham 51 Persen, Warga Ancam Tutup Freeport!

-Headline, News-7.245 views

indonesiakita.co – Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto di Timika, menyatakan rencana warga setampat untuk menutup tambang Freeport merupakan sikap ‘main hakim sendiri’. Sebelumnya memang, sekelompok warga yang tergabung dalam wadah Forum Pemilik Hak Sulung Tsinga, Waa-Banti, Aroanop (FPHS Tsingwarop) mengancam akan menutup operasional Freeport.

“Freeport itu merupakan obyek vital nasional. Kalau masyarakat nekad mau tutup tambang maka itu dikategorikan sebagai tindakan persekusi atau main hakim sendiri. Itu tidak boleh,” ujarnya, hari ini, Minggu (6/1/2019).

Ia menambahkan, bahwa jajaran Polres Mimika terus membangun koordinasi dengan pengurus FPHS Tsingwarop agar mereka mengurungkan rencana menutup aktivitas pertambangan Freeport.

Sementara itu, Pihak FPHS Tsingwarop berdalih bahwa mereka merupakan representasi atau perwakilan dari masyarakat tiga desa di dataran tinggi Mimika yaitu Waa-Banti, Tsinga dan Aroanop, Distrik Tembagapura yang merupakan pemilik hak ulayat atas area pertambangan Freeport.

Adapun rencana untuk menutup operasional tambang Freeport dilakukan karena warga merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembicaraan maupun skema pembagian saham PT Freeport Indonesia yang telah dikuasai Pemerintah Indonesia sebesar 51 persen belum lama ini.

Pada pertemuan dengan jajaran Polres Mimika beberapa hari lalu, pihak kepolisian memberikan pemahaman kepada warga dan pengurus FPHS Tsingwarop bahwa area pertambangan PT Freeport merupakan obvitnas yang harus dijaga situasi keamanannya oleh aparat TNI dan Polri.

Pengamanan terhadap area PT Freeport tidak saja berlaku di area pertambangan dan pusat-pusat perkantoran strategis Freeport, tetapi juga dalam hal pengamanan rute, pengawalan kendaraan pengangkut logistik maupun pekerja dan keluarganya.
Kapolres Mimika mempersilakan pengurus FPHS Tsingwarop agar mengajukan gugatan hukum secara pidana, perdata maupun tata usaha negara jika merasa hak-hak mereka diabaikan oleh para pemangku kepentingan terkait pembagian saham PT Freeport.

“Kalau merasa keberatan dengan keputusan yang sudah diambil pemerintah, yah bisa mengajukan gugatan hukum. Undang-Undang menjamin hal itu. Tapi kalau masyarakat memaksa menutup tambang, itu berarti yang ditempuh adalah keadilan jalanan karena berdasarkan opini atau persepsi mereka sendiri,” Tambah Agung.

Sebagaimana diketahui informasi yang beredar, pengurus FPHS Tsingwarop berencana menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut hak-haknya tersebut di Kantor Bupati Mimika dan Kantor DPRD Mimika pada Senin (7/1/2019).

Kapolres Mimika memastikan aksi unjuk rasa pengurus FPHS Tsingwarop akan dikawal ketat oleh aparat kepolisian. “Kalau perlu kami jadi mediator atau fasilitator. Diminta ataupun tidak diminta, kami tetap kawal aksi mereka. Kami berharap para pejabat yang berkepentingan dengan penyampaian aspirasi dari masyarakat ini bisa hadir untuk mendengar aspirasi warganya,” tutup Agung. (Fel)

Komentar

News Feed