oleh

CIPS: Investor Asing Kabur dari Pasar Komoditas Rugikan Negara

indonesiakita.co – Executive Director Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Rainer Heufers menyatakan, kondisi ekonomi di Indonesia pada tahun 2018 merupakan kondisi yag cukup berat. Hal ini ditandai dengan adanya ketakutan akan berulangnya krisis ekonomi 1998.

Selain itu, terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) semakin memperkuat kekhawatiran tersebut. Padahal, kondisi krisis ekonomi 1998 sangat berbeda dengan yang terjadi pada 2018.

“Depresiasi mata uang jauh lebih rendah daripada 1998. Bank-bank di Indonesia sudah lebih kuat dan sektor keuangan Indonesia jauh lebih kuat dalam menghadapi tekanan global,” ujarnya, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta.

Selain itu, cadangan devisa negara, lanjut Rainer, jauh melebihi pada 1998, dan rasio utang terhadap PDB kurang dari setengah dari 74% yang dialami Indonesia pada 1998. Defisit anggaran dan tingkat utang secara umum tetap terkendali dan berada dalam batas aman yang diatur UU. Hal ini bahkan tetap terjadi setelah Bank Indonesia (BI) mengikuti kebijakan normalisasi The Fed dengan menaikkan suku bunga tujuh kali dengan total 1,75 % pada 2018.

“Pemerintah sebaiknya fokus menerapakan strategi ekonomi jangka panjang yang menitikberatkan pada teknologi, produktivitas, dan peningkatan daya saing. Hal ini penting diterapkan untuk mewujudkan agenda Nawa Cita Presiden yang bertujuan meningkatkan infrastruktur, pembangkit listrik, dan kesejahteraan rakyat,” tambah Rainer.

Kendati demikian lanjutnya, yang terjadi saat ini justru cenderung kontradiktif dengan semangat tersebut. Pada 2018, Freeport akhirnya terpaksa melakukan divestasi untuk memungkinkan kontrol domestik atas sumber daya alam. PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menjual obligasi senilai US$4 miliar untuk mendanai akuisisi saham Freeport.

“Investor asing lain pada akhirnya keluar dari pasar komoditas Indonesia dengan mengikutsertakan keahlian dan teknologi mereka, yang akhirnya berpotensi merugikan Indonesia,” lanjutnya.

Sementara itu, terkait kampanye untuk pemilihan parlemen dan presiden sudah dimulai pada paruh kedua 2018. Hal ini tentu menambah kepekaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintah menerapkan tarif impor pada 1.147 komoditas. Kebijakan ini, lanjut Rainer, mungkin telah menyenangkan masyarakat, tetapi tidak membawa dampak signifikan untuk menyeimbangkan neraca berjalan.

“Pemerintah bahkan tidak memotong subsidi BBM untuk mengurangi pengeluaran. Sebaliknya, pemerintah tetap berpegang pada keputusannya, Pertamina harus menjual bahan bakarnya di bawah harga pasar nasional. Langkah ini adalah alasan penting mengapa defisit neraca berjalan mencapai 3,37% dari PDB pada 2018,” sambung Rainer.

Sektor minyak dan gas mengalami kerugian US$12,21 miliar hingga November 2018. Kondisi ini berkontribusi pada hilangnya surplus aktual di sektor nonmigas dan menjadi kontributor terbesar untuk keseluruhan defisit neraca berjalan.

“Secara umum, 2018 adalah tahun yang sulit bagi perekonomian. Masih adanya sebagian perangkat peraturan yang tidak konsisten dan tidak efisien membuat pemodal atau pemilik bisnis menahan diri dalam menginvestasikan modalnya. Pertumbuhan output saat ini melambat, permintaan gagal membaik secara signifikan dan penjualan ekspor turun sepanjang tahun. Investasi asing langsung anjlok lebih dari 20% year on year pada kuartal ketiga 2018,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed